Sulteng Jadi Contoh Penanggulangan dan Deradikalisasi



Sumber: Humas Pemprov

GUBERNUR Longki Djanggola menerima rombongan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) kemarin (8/8/2018) di ruang Polibu gubernuran. Tim BNPT dipimpin Sekretaris Utamanya, Marsekal Muda TNI Dr. A. Adang Supriyadi. Kedatangan itu merupakan silaturahmi BNPT dan Satgas Nasional dengan Pemprov dan Satgas Daerah program nasional penanggulangan terorisme.

Gubernur mengapresiasi karena dipercaya menjadi salah satu dari dua provinsi yang akan melaksanakan program penanggulangan dan deradikalisasi terorisme. Longki mengungkapkan, pada dasarnya semua agama mengajarkan cinta damai. Akan tetapi oleh pihak tertentu salah menafsirkan dan mengimplementasikan ajaran agama tersebut. Sehingga akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu. 

Untuk itu, Longki meminta agar masalah ini dapat secara bersama ditangani. Karena permasalahan terorisme merupakan masalah yang kompleks. Perlu juga para tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Karena pengalaman daerah ini dalam menangani konflik, selalu duduk bersama semua pihak dan dibicarakan dan dikomunikasikan secara komprehensif. 

‘’Terorisme adalah kejahatan yang luar biasa. Banyak kekacauan yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama oleh kelompok kecil hingga kelompok besar. Semua agama mengajarkan kedamaian. Hanya pihak tertentu yang menyalah-artikan ajaran suatu agama. Penanggulangannya harus menitikberatkan pelibatan seluruh komponen bangsa. Dimana para tokoh harus aktif dalam meluruskan pemahaman radikal dan kekerasan. Dengan mencerahkan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat,” jelas gubernur. 

Gubernur berpesan, agar narapidana terorisme yang telah rampung menjalani masa hukuman perlu terus dibina. Agar tidak kembali melakukan kejahatan yang sama.  Program terpadu tersebut menurut gubernur harus berisi poin penting, di antaranya; pencegahan konflik sosial dengan melakukan pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Meredam potensi konflik. Membangun peringatan dini. Pencegahan aksi terorisme. Penghentian penyelesaian konflik sosial dan terorisme. Dan terakhir pemulihan paska konflik. 

Adang Supriadi berharap program yang baru digagas di dua provinsi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia melaporkan bahwa telah dilakukan MoU sinergitas antar 36 Kementrian dan lembaga negara.  ‘’Program ini baru dilaksanakan di Sulteng dan Nusa Tenggara Barat, kita melaksanakan perintah negara yang dikoordinir Kemenkopolhukam. Yang mengacu pada UU Nomor 5 2018 Tentang Terorisme, dimana  BNPT bertugas mengoordinasikan ke 36 Kementrian dan Lembaga Negara,  untuk melaksanakan strategi dan menjalankan  program antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme. Termasuk bekerjasama dengan LPSK. Semua ini perlu dukungan dari semua pihak”, ungkapnya. 

Sestama Adang juga berharap agar program tersebut tidak dipandang jadi stigma negatif bagi kedua daerah tersebut. Justru dengan dimulainya program di Sulteng dan NTB, nantinya apabila berhasil dapat dijadikan percontohan untuk provinsi lain. Bahkan negara lain. Karena telah ada 12 negara sahabat yang bekerjasama dan belajar cara menanggulangi tindak pidana terorisme dan merehabilitasi para nara pidana tersebut. Karena keberhasilan tersebut, Indonesia dipandang mengedepankan kemanusiaan dalam masalah ini. 

“Kategori intoleran, yang hanya bicara saja tentang teror, kemudian Partisipan yaitu mendukungnya. Dan militan kategori paling tinggi, siap melakukan aksi terorisme dengan modal dan nyawanya. Agar tidak terjadi kembali tindakan terorisme perlu kerjasama semua elemen, ini memang amanah dari kepala BNPT. Supaya nanti tidak ada pemikiran atau preseden buruk bagi daerah tertentu. Karena kita sepakat Sulawesi Tengah bukan sarang teroris. Apabila program ini berhasil dalam menanggulangi terorisme dan merehabilitasi ini bisa jadi contoh. Sudah 12 Negara sahabat juga sudah bekerjasama dengan kami. Termasuk PBB”, tambahnya. 

Sulteng akan melakukan program penanggulangan terorisme dan rehabilitasi terdapat lima kabupaten/kota. Di antaranya Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una dan kota Palu. Dan dilaporkan sampai saat ini BNPT telah membina 300 orang orang bekas narapidana terorisme yang telah kembali ke masyarakat. **


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN