Tak Bayar Kewajiban, IUP Terancam Dicabut


 

Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

PANITIA KHUSUS akan merkomendasikan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bagi pengusaha yang enggan membayar kewajiban ke daerah, khususnya ke Pemkab Morowali. Penegasan itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Morowali, Syahruddin Attamimi pada Kaili Post (30/08/2018). Ia sebelumnya menggelar pertemuan dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).

Dikatakannya, dalam melakukan rapat maupun peninjauan lapangan, pihak BPPD Morowali tidak menunjukkan itikad baik untuk membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan karena tak pernah hadir dalam kedua kegiatan itu.

Syahruddin menjelaskan bahwa DPRD tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan OPD terkait. Namun, semata-mata untuk mencari solusi bersama dalam menstabilkan keuangan daerah. ‘’Kita ini tidak ada niat mencari kesalahan, tapi membantu cari solusi, tapi OPD terkait baik dalam rapat maupun peninjauan lapangan tidak pernah mau hadir, perwakilan saja tidak ada, jadi bagaimana akan mendapatkan solusi untuk daerah?" ujarnya dengan nada bertanya.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Morowali ini juga menegaskan bahwa Pansus akan merekomendasikan mencabut IUP bagi perusahaan yang tidak taat pajak atau tidak membayar kewajibannya kepada daerah.

‘’Kita akan merekomendasikan untuk mencabut IUP perusahaan yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada daerah ini, dan kita juga meminta kepada OPD terkait agar segera melakukan penagihan dan menetapkan dengan tepat nilai pajak atau kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemda Morowali," tandasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN