Bahas APBD, Belajarlah Kasus Dekot Malang



Reporter: Firmansyah

Peringatan Dekot ke Pemkot: 
1.   RKA Yang Dibahas di Komisi, Banggar & Pansus Jangan Diubah di DPA
2.  DPA di Buku APBD 2018 Berubah Sehingga Diprotes
3. Merubah Proses Pembahasan Anggaran Bisa Terjerat Korupsi
4. Pansus Ingin DPA sesuai dengan RKA, Hasil Komisi & Banggar  

‘’ Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 telah melakukan korupsi secara massal. KPK menyebutkan, dugaan korupsi yang dimaksud terkait kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.’’

RAPAT paripurna antara Dekot dan pemkot, Rabu (5/9/2018) dalam agenda penetapan perubahan program peraturan daerah  tahun 2018 dan jawaban Wali kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Palu, atas rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018, dirangkai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) masih diwarnai aksi protes antar wakil rakyat.

Usai pembacaan jawaban Wali Kota yang diwakili Wakil Wali Kota, Sigit Purnomo Said, Ishak Cae selaku pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan, terkait masa kerja dari Pansus selama dua hari. Mulai Rabu 5 – 6 September 2018 serta melampirkanya hari Jumat (7/9/2018). Menanggapai hal itu, Hamsir BE sebagai ketua Pansus meminta penambahan waktu pembahasan. Karena menurutnya, terlalu singkat waktu yang diberikan.

Karena menurut Hamsir, insiden kemarin diakibatkan oleh hal seperti itu. Olehnya dia berharap agar semua rencana kerja anggaran (RKA) yang telah disetujui badan anggaran (Banggar), harus diserahkan OPD kepada Pansus, untuk dilakukan pengkajian kembali. Apakah isinya sesuai dengan kerja komisi, sehingga tidak akan berubah dalam penggunaan daftar anggaran. Mengingat, tahun kemarin disetujui RKA yang tertuang dalam APBD, namun di DPA tidak sama. ‘’Saya takut nanti kita semua akan ditangkap KPK seperti di kota Malang, " ungkapnya.

Sebagai Ketua Pansus, Hamsir berharap agar waktu pembahasanya ditambah. Menanggapi hal itu, pimpinan sidang mengatakan agar waktu yang diberikan tersebut dimanfaatkan saja. Jika memang tidak mencukupi maka Pansus bisa meminta kepada badan musyawarah (Banmus) agar memberikan tambahan masa kerja. Karena keputusan itu sudah melalui Banmus.

Muhamad J Wartobone menanggapi pernyataan Hamsir, terkait fenomena yang terjadi di DPRD Malang. Ia mengatakan bahwa Dekot berbeda konteks dengan Dekot Malang. Menurutnya DPRD Palu adalah lembaga terbersih dari daerah lain. Karena dalam menetapkan sesuatu, tanpa adanya kepentingan lain. Kepentingan masyarakat yang diutamakan.

Wakil Ketua Pansus, Sofyan R Aswin mengamini ucapan Hamsir tersebut. Karena dalam hal ini, sudah seharusnya menjaga serta mawas diri terkait fenomena yang terjadi di DPRD Malang. Olehnya, dia meminta agar diberikan tambahan waktu dalam melakukan telaah dan penuh ketelitian dalam mempelajari laporan dari OPD. Sehingga apa yang telah disepakati di tingkat komisi, Banggar hingga Pansus, hasilnya akan berubah.

Anggota legislatif lanya, Bey Arifin mengatakan prosedur maupun  mekanisme dari semua kegiatan yang ada di Dekot, harus berpatokan kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Karena bila tidak merujuk kepada ketentuan yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemudharatan nantinya.

Wakil ketua II DPRD Palu, Erfandi Suyuti membacakan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang APBD perubahan. Pasal 172 ayat 1 berbunyi, kepala daerah dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah, tentang perubahan APBD beserta lampiranya, untuk DPRD, paling lambat minggu kedua bulan September, tahun anggaran berjalan, dalam mendapatkan persetujuan bersama.

Olehnya pimpinan sidang menetapkan bahwa masa kerja dari panitia khusus dimulai tanggal 5 September hingga 6 September. Serta diharapkan dapat melapirkan hasil kerjanga di hari Jumat (7/9/2018) mendatang.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN