DPRD Donggala ‘Kalah’ Soal Plt PDAM



Reporter/donggala: Zubair yakub

RAPAT Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD dengan pihak Sekdakab Donggala terkait pengisian jabatan sementara, atau Plt Dirut PDAM mengindikasikan bahwa putusan pengangkatan Hasan Basri sebagai Plt Dirut PDAM, dinilai tetap sah. Bahkan Kabag Hukum Pemkab Donggala, DB Lubis mengakui keputusan itu sudah tepat dan sesuai aturan.

Atas dasar itu, DPRD tak dapat berbuat banyak. Ketua Komisi III, Moh. Nasir, menyatakan bahwa hasil RDP tersebut mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil Pemkab tidak akan merubah status Hasan Basri sebagai pelaksana tugas, Dirut PDAM untuk mengisi kekosongan Dirut. Saat ini masih dalam seleksi. Di sisi lain, status Hasan Basri masih sebagai dewan pengawas di tubuh PDAM.

Sebelumnya, publik menyoroti ditunjuknya Hasan Basri sebagai Plt Dirut PDAM Donggala.

 Alasannya, melanggaran UU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Perda PDAM Donggala. Nasir menyatakan bahwa,  apa yang dijelaskan DB Lubis, terkait teori hukum belum dapat diambil sebagai sikap kebijakan pemerintah. Sebab ada aturan lain yang mengikat harus pula dijadikan landasan hukum menjadi dasar penunjukkan Plt.  

Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi III, Ikbal Kono, bahwa penunjukan Plt tersebut harus sesuai dengan Perda dan hirarki peraturan lainnya yang lebih tinggi.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN