Empat Rapat Tidak Diagendakan BANMUS



Reporter: Firmansyah

DARI PENUTUPAN Masa sidang akhir DPRD Palu catur wulan II tahun 2018,  diketahui bahwa ada empat rapat yang tidak diagendakan oleh badan musyawarah (Banmus), namun direalisasikan dimasa tersebut. Senin (10/9/2018), Basmin Karim sebagai pimpinan sidang membeberkan keempat rapat tersebut adalah rapat konsultasi dan koordinasi di luar daerah.

Raker membahas pokok pikiran anleg dekot. Hearing atau rapat dengar pendapat dan unjuk rasa, terkait perpanjangan permohonan hak guna bangunan (HGB) PT. Sinar Putra Murni, penyelesaian tuntutan forum perjuangan masyarakat Kelurahan Tondo dan Duyu, atas tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pengadaan barang dan jasa, kunjungan kerja dari lembaga lain, serta pelaksanaan konsultasi bersama instansi maupun lembaga lainya.

Total pelaksanaan rapat catur wulan II, dalam kurun waktu delapan puluh satu hari masa kerja. Pembukaan masa persidangan dimulai dari hari Rabu (11/5/2018). Dengan estimasi agenda rapat Paripurna sebanyak 13 kali, rapat pimpinan 6, rapat badan musyawarah (Banmus) 5, rapat pembentukan badan peraturan daerah (Baperda) 21, panitia khusus 6, rapat konsultasi 21, hearing atau dengar pendapat dan unjuk rasa 18, temu konsitituen dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, sekali, rapat fraksi 8, kunjungan kerja 2, rapat komisi bersama mitra 18.

Produk hukum tersebut meliputi peraturan daerah sebanyak dua item. Keputusan dewan lima, keputusan pimpinan enam. Adapun kebijakan pemerintah yang telah disetujui bersama Dekot dan pemkot, terdiri dari penetapan kebijakan hukum APBD prioritas platfond anggaran 2019. Penetapan kebijakan umum APBD dan prioritas  platfond perubahan anggaran 2018.

Rincian produk hukum yang telah mendapatkan persetujuan bersama Wali kota dan DPRD Palu lanjut Basmin adalah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Raperda kota Palu, tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018, sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah yang diakui dan diberikan kedudukan dalam konstitusi UUD 45. Dekot diberikan kekuasaan serta fungsi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan DPRD Palu sebagai lembaga presentatif di daerah, telah menyelesaikan seluruh materi persidangan maupun menyetujui bersama antara pemkot dalam menetapkan prodak hukum sebagai amanah dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun uraian produk hukum tersebut, selanjutnya akan diserahkan kepada Wali kota untuk diaplikasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat dengan mengikuti koridor hukum yang tertulis. Acara dilanjutkan dengan penyerahan produk hasil rapat paripurna  cawu II,  antara pimpinan sidang dan Wali kota, tentang raperda kota Palu, terkait perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, tahun 2018, dirangkai dengan pembukaan masa sidang catur wulan III.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN