Gubernur Sinkronkan Lima Pajak Daerah


.
Sumber: Humas pemprov

GUBERNUR Longki Djanggola membuka rapat sinkronisasi dan integrasi peningkatan pendapatan se-Sulteng, yang dilaksanakan Badan Pendapatan Provinsi Sulteng (25/09/2018) kemarin. Dengan ditetapkannya, UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada lima jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi.

Kelima pajak dan retribusi itu adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BPKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Berdasarkan peraturan tersebut, kata gubernur, realisasi penerimaan kelima pajak tersebut, dibagihasilnya ke kabupaten/kota. ‘’Dan hal ini telah dilakukan pemerintah provinsi dengan pembagian untuk PKB dan BBN KB 70% untuk provinsi dan 30 % untuk kab/kota.’’ Terang gubernur.

.

Lanjut Gubernur, "Untuk PBB KB, pajak rokok 30% untuk provinsi dan 70 % untuk kab/kota, dan PAP 50 % untuk provinsi dan 50 % untuk kab/kota kecuali Kabupaten Poso 80% dan 20% untuk provinsi," sebutnya. Dengan adanya bagi hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah kab/kota dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, guna terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah," harapnya.

Nampak hadir para kepala BAPENDA se Sulteng, para kepala UPTD Bapenda Sulteng. Adapun yang menjadi narasumber Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Direktur Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN