Jatah untuk K2 Kesehatan Masih Ada



Reporter: Firmansyah

HASIL Pertemuan antara pengunjuk rasa dari Forum Honorer K2 Indonesia (FKHK2I) Sulteng, DPRD dan badan kepegawaian (BKD) di ruangan DPRD provinsi Senin (17/9/2018) disimpulkan bahwa untuk jatah atau kuota K2 bagi tenaga kesehatan menurut informasi awal dari regional IV (BKN) masih tersedia.

Namun Kata Kepala BKD Sulteng, Zubair, hal tersebut akan diklarifikasikan kembali, apakah benar kuota itu masih ada bagi honorer K2. Selain itu, untuk pengangkatan menjadi ASN bagi tenaga kesehatan sendiri, persyaratanya sudah pernah mengikuti tes di tahun 2013 silam. Sementara kategori lainya diarahkan mengikuti tes CPNS umum, serta berusia minimal 35 tahun. ‘’Olehnya, rencananya kami akan ke BKN secepatnya, untuk memperjelas informasi tersebut," ujar Zubair.

Selanjutnya, ia membeberkan polemik tersebut telah dipertanyakan langsung kepada Menpan dipertemuan terakhir mereka. BKD hanya disarankan untuk melihat sendiri kuota di daerah masing-masing. Gambaran lengkapnya akan disampaikan melalui website BKN di tanggal 18, kemudian tanggal 19 pendaftaran CPNS. ‘’Posisi BKD sendiri tidak dalam posisi menerima, namun yang berhak adalah BKN," ungkapnya.

Aksi damai yang diikuti sekitar dua ratusan FHK2I dari berbagai kabupaten dan kota se Sulteng tersebut menyerukan empat tuntutan. Yaitu mengusulkan kepada pemerintah, untuk menunda pelaksanaan tes CPNS umum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 36 tahun 2018. Meminta kepada gubernur serta Ketua DPRD Sulteng membuat surat penolakan tes CPNS umum, sebelum K2 disesuaikan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa batasan usia yang ditujukan kepada Menpan RB dan Presiden RI.

Mendukung  DPRD RI untuk secepatnya merevisi UU ASN, sebagai payung hukum penuntasan K2 menjadi PNS. Mendorong agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, Inpres atau Kepres dalam menyelesaikan K2 menjadi PNS.

Korwil FHK2I Sulteng, Sofyan dalam orasinya mengungkapkan bahwa eksistensi FHK2I dalam memperjuangkan kejelasan nasib tenaga honorer sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu. K2 sendiri merupakan honorer dengan spesifikasi masa pengabdianya sangat lama, mereka telah mendedikasikan tenaga, serta sebahagian hidupnya mengabdi  kepada pemerintah.  ‘’Usia kami yang rata-rata tidak muda lagi ini, telah kami dedikasikan kepada negara, " pungkasnya.

Yahdi Basma dalam keteranganya kepada perwakilan FHK2I menyambut baik keinginan mereka. Namun dalam perjalanannya, tentunya memiliki mekanisme maupun ranah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan hal tersebut. Olehnya, DPRD Sulteng akan mengawal aspirasi mereka. Serta membuat berita acara tersebut. Agar bukan hanya sebatas selesai dalam tingkat pembicaraan saja. Namun harus memiliki bukti untuk direalisasikan oleh mereka.

Hal senada juga diutarakan anleg DPRD Sulteng, Erwin Lamporo. Menurutnya, DPRD Sulteng merespon aspirasi FHK2I. Karena tenaga honorer dalam pekerjaan dan pengabdianya, melebihi dari ASN sendiri. Sudah selayaknya tetes keringat mereka kepada negara diberikan apresiasi. Oleh karena itu, DPRD Sulteng akan mengakomodir usulan mereka.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN