Kisruh DPT Poso Jangan Jadikan Polemik


Reporter/Poso: Ishaq Hakim

KISRUH Terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Poso, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belakangan ini menjadi polemik di media massa. Menanggapi itu, Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming mengaku bukan hanya di Poso, tapi juga menimpa hampir di semua daerah di Indonesia.

Persoalan DPT merupakan masalah yang unpredictable atau tidak bisa diprediksi. Kendati sudah ditetapkan, namun datanya terus bergerak, hari ini datanya lain, besok pasti akan berubah. Jadi kisruhnya dimana, jangan jadikan polemik. “Walaupun sudah ditetapkan, proses DPT itu masih panjang tetap ada ruang untuk perbaikan dan hal ini sudah kami selesaikan di tingkat pleno KPU Sulteng,” jelas Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming kepada wartawan di Poso Rabu (5/9/2018).
Ditegaskannya, Hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan PPK untuk bersama sama mengawal soal pendataan penduduk dari tingkat PPK hingga ke kabupaten. "KPU tidak memiliki kapasitas untuk menyajikan data penduduk. Itu kewenangan pemerintah daerah. Olehnya mari bersama-sama mengawal hal ini, agar tidak ada lagi warga yang tidak masuk dalam DPT," paparnya.

Terkait adanya selisih DPT Poso sebelum penetapan di tingkat pleno KPU Poso, menurut Tanwir hal itu sudah disampaikan saat pleno penetapan DPT di tingkat KPU Sulteng.  Awalnya ia tidak menampik terdapatnya selisih data hingga mencapai 21 ribu di Poso. Namun menurutnya, saat data tersebut diinput masuk dalam Sidalih (sistem informasi data pemilih), ternyata jumlah tersebut sebagian besar sudah masuk dalam Sidalih.

"Jadi saat selisih data itu dimasukkan dalam Sidalih, ternyata sisa sekitar 10 ribu lagi yang tidak bisa diakses," rincinya. Ia menambahkan, pasalnya jumlah sekitar 10 ribu tersebut tidak memiliki informasi data yang lengkap. Diantaranya persolan alamat dan jenis kelamin.
"Siapa yang mau bertanggung jawab jika data itu dipaksakan masuk, sementara jenis kelaminnya tidak jelas. Ini salah satu persoalan yang kerap dihadapi rekan rekan KPU dalam menyajikan data kependudukan," ungkapnya.

Intinya selisih DPT tidak menjadi masalah yang krusial, sepanjang masih ada ruang untuk perbaikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum digelar. "Kan masih ada DPK dan DPKtb atau pemilih tambahan. Jadi ruangnya masih cukup luas. Menambah dan mengurangi itu masih sangat fleksibel," imbuhnya.

Tanwir juga mendorong agar pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk secepatnya menuntaskan persoalan penduduk yang hingga kini belum melakukan perekaman e-ktp di semua daerah hingga saat ini. KPU di daerah juga diminta tetap melakukan koreksi dan pencermatan. Sehingga jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka harus menjadi perhatian. "Karena sejak awal KPU berupaya untuk senantiasa mengedepankan transparansi dalam semua tahapan yang dilakukan," pungkasnya.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN