Komisioner KPU Morowali Dianggap Tidak Sah


 
Reporter/Morowali: Bambang Sumantri

  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dianggap 'tidak sah' dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai kepemiluan.

   Hal tersebut ditegaskan mantan Ketua KPUD Morowali, Wahyudin Abdul Wahid kepada media ini, Selasa (4/9/2018). "Keputusan KPU Morowali dalam menetapkan daftar pemilih sementara, dan penetapan daftar calon sementara  cacat hukum" ujarnya.
    
   Wahyudin menguraikan, 'tidak sah' nya hal itu dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya pada tanggal 30 Agustus 2018, menerima gugatan pemohon (Wahyudin cs).

   KPU RI, kata Wahyu, telah menetapkan komisioner KPU Morowali periode 2018 - 2023 yang dinilai cacat prosedural, karena rekomendasi pejabat pembina kepegawaian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Morowali sah di mata hukum, maka seyogyanya saat itu tiga calon komisioner KPU Morowali periode 2018 - 2023 ikut tahapan selanjutnya yang saat itu tim seleksi calon anggota KPU zona dua dipimpin oleh DR Sidik, yang tak lain adalah dosen STAIN Datokarama Palu.

 "Tentunya timsel ini harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilaksanakan, karena telah mengotori proses demokrasi di Morowali" sebutnya.

  Menurut Wahyudin, pada pemilu 2019, apa pun putusan yang dikeluarkan oleh KPU Morowali cacat hukum karena komisioner KPU Morowali periode 2018 - 2023 tidak memiliki legal standing.

"Mana bisa sebuah keputusan yang dikeluarkan sah apabila yang mengeluarkan itu tidak punya legal standing, pemilu 2019  yaitu pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten serta presiden dan wakil presiden yang nantinya terindikasi cacat hukum" ungkapnya.


   Ditambahkannya, komisioner yang menerima tunjangan kehormatan saat ini menjadi temuan, akibat pengangkatan komisionernya cacat hukum. Oleh karena itu, menurut dia, KPU Provinsi Sulteng secepat mungkin melaporkan kejadian ini ke KPU RI untuk segera mengambil alih tugas-tugas KPU Morowali sambil menunggu hasil pelaksanaan putusan PTUN."Tim seleksi wajib dievaluasi keberadaannya, karena tim seleksi harus mengetahui ilmu kepemiluan dan terpenting integritas" lanjutnya.

   Seperti Andi Ilham, kata Wahyudin, yang menjadi salah satu anggota tim seleksi KPU zona dua Morowali, berdomisili di Kabupaten Tolitoli, namun ikut dalam rekruitmen calon Bawaslu Toli-Toli periode 2018-2023. "Dalam penyeleksian tentunya Bawaslu adalah orang yang sangat memahami kepemiluan, artinya bahwa Andi Ilham tidak memenuhi kriteria lagi untuk menjadi tim seleksi karena yang bersangkutan tes penyelenggara tidak lolos, bagaimana mungkin orang yang mau jadi tim seleksi, sedangkan yang bersangkutan sudah tidak memahami kepemiluan" jelasnya.

   Wahyudin juga menjelaskan, dengan adanya keputusan tim seleksi tersebut sangat merugikan uang negara. Bahkan kata dia, dalam hal pelaksanaan anggaran seleksi juga perlu dievaluasi karena Andi Ilham dan DR Sidik yang mengunjungi KPU Morowali saat itu datang menjemput berkas hanya tiga jam berada di kantor. "Mestinya, mereka berada di Morowali minimal 3 hari untuk melakukan tugas-tugas tim seleksi" tandasnya. ***


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN