Lahannya Warga Trans Dicaplok PT SJA 2


Konfrensi Pers di Kantor SP bersama Kaum Perempuan Trans Madoro Dan Kancu’u (Foto: KP/Ishaq)

Reporter/poso: Ishaq hakim

MASYARAKAT Transmigrasi Madoro dan Kancu’u Desa Masewe menuntut perusahaan kelapa sawit PT. SJA 2 mengembalikan lahan mereka yang selama ini dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, warga juga menuntut agar pemerintah merealisasikan pemberian lahan sebanyak dua hektar yang selama ini dijanjikan di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan para kaum perempuan di Poso saat konferensi pers di kantor Solidaritas Perempuan (SP) Sintuwu Raya Poso.

Kaum perempuan yang didampingi Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah. Yakni Yeni Sandipu, Tarima, Yurlin dan Rasi Dago Pokesa.

Yeni Sandipu warga trans Madoro mewakili warga transmigrasi Madoro mengatakan, selama ini mereka sebagai transmigrasi penduduk setempat (TPS) hanya dijanjikan pemerintah lahan seluas 2,5 hektar, jika mereka dapat memberikan lahan miliknya kepada transmigrasi penduduk asal (TPA)  seluas 50 are atau setengah hektar. “Sampai saat ini janji itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditepati. Sehingga kami hanya bisa mengelola lahan pekarangan saja,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya sudah berulang kali menanyakan hal tersebut baik kepada Pemkab Poso maupun pihak transmigrasi, namun hal itu tidak mendapat jawaban yang pasti.  “Kami hanya menuntut agar para pihak yang telah menjanjikan itu dapat merealisasikannya apa yang pernah mereka katakan,” pintanya. Dijelaskannya, para kaum perempuan di trans Madoro menolak ajakan untuk kerja di lahan perkebunan milik salah satu perusahaan sawit di daerah itu. Penolakan itu menurut dia sangat beralasan karena bekerja di perkebunan milik perusahaan itu hanya sebagai buruh.

“Kami ingin mengelola lahan kami sendiri, bukan menjadi buruh di negeri sendiri,” tegasnya. Ia juga meminta, agar semua lahan milik masyarakat yang ada menjadi kawasan perkebunan dikembalikan ke pemiliknya, dan biarkan masyarakat mengelolanya sendiri, sehingga taraf ekonomi masyarakat dapat meningkat.

“Selama ini kami dipersulit untuk semua akses, karena  apa yang kami lakukan tidak lain untuk memperjuangkan hidup kami dan memperoleh hak kami kembali,” sebutnya. Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso, Evani Hamzah yang mendampingi kaum perempuan di wilayah itu menegaskan, permasalahan yang terjadi di daerah ini atas permasalahan agrarian sangatlah kompleks. Bahkan menilai rencana tata ruang wilayah yang ada saat ini tidak sesuai dengan kondisi kekinian.

Seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan program reformasi agraria hingga di wilayah-wilayah konflik agrarian. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini yang harus diselesaikan dengan arif, sehingga masalah konflik agraria di daerah ini tidak berlarut-larut dan menjadikan masyarakat kecil menjadi korban,” tandasnya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN