Mustar Buka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi



Reporter/luwuk: Imam muslik

INSPEKTORAT Kabupaten Banggai menggelar sosialisasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemkab Banggai (22/09/2018) lalu. Acara itu dibuka Wabup Mustar Labalo, Ketua tim Direktorat Gratifikasi KPK RI, Erwin, Ketua DPRD, Sekkab, pimpinan OPD, seluruh lurah, camat, kepala desa dan sebagian tokoh masyarakat.

Ketua panitia pelaksana, Yori Ntoi menyebut sesuai UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terdapat 30 jenis tindakan korupsi. Ke 30 jenis itu dibagi tujuh kelompok besar. Salah satunya adalah gratifikasi. Hal itulah yang melatar belakangi diselenggarakannya sosialisasi pengendalian gratifikasi.

Wabup menyabut kedatanagan Deputi bidang pencegahan KPK RI di Banggai yang sekaligus akan menjadi fasilitator kegiatan tersebut. ‘’Saya berharap, hendaknya kegiatan ini dapat dimaknai sebagai bentuk dan wujud nyata dan kepedulian serta komitmen kita semua sebagai aparatur yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki citra pemerintah daerah Kabupaten Banggai.’’ Katanya.

Sosialisasi tersebut rangkaian pelaksanaan amanat dari pada Perpres Nomor 55 tahun 2012, aksi pencegahan dan pemberatasan korupsi pemerintah daerah kesatuan dengan aksi pencegahan /lembaga, dimana kabupaten/kota membentuk Tim Terpadu yang koordinatif dan sinergitas dalam melaksanakan fungsi pencegahan serta melaksanakan sosialisasi yang terkait dengan gratifikasi.

Bagi pegawai negeri atau pejabat negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan, maka terdapat resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

Mengacu pada data global corruption baromater (GCB) yang dirilis transparency international untuk mendapatkan pelayanan publik 71% responden mengatakan mengeluarkan “uang pelicin” agar dapat mengakses pelayanan publik. Empat latar belakang utama pembayaran uang pelican tersebut adalah satu-satunya cara mendapatkan pelayanan, mempercepat pengurusan mendapatkan pelayanan lebih murah, sebagai hadiah ataua ucapan terima kasih.

‘’Pemerintah Kabupaten Banggai telah membentuk unit pengendalian gratifikasi Dengan keputusan Bupati Nomor 700/2450/INSPEKTORAT tanggal 12 Desember 2017 dan telah memiliki aturan internal berupa peraturan Bupati Banggai Nomor 56 tahun 2017 tentang pengendalian Gratifikasi.’’ Terangnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN