Pemkab Belum Eksekusi ASN Eks Tipikor



Reporter/morowali: Bambang sumantri

HINGGA Kini, mantan napi Tipikor belum dieksekusi oleh Pemkab Morowali. Pihak BADAN Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Morowali sendiri sudah mengajukan surat ke Sekretaris Kabupaten (Sekab) Morowali terkait tindak lanjut ASN mantan narapidana Tipikor.

Hal tersebut diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali, Kamarudin kepada media ini, Kamis (27/9/2018). "Sudah saya ajukan ke pak Sekda dan bupati yg kendala inkrahnya tidak ada!!!!!!!" tulisnya via What App (WA). Sebelumnya, pihak BKPSDM Morowali telah melayangkan surat ke pihak pengadilan untuk meminta salinan putusan inkrah, namun hingga saat ini belum diberikan.

Tercatat, ada 7 (tujuh) ASN Pemkab Morowali yang saat ini bakal diberhentikan tidak dengan hormat, termasuk 4 pejabat eselon II, masing-masing Kepala Dinas Sosial "JM", Kepala Dinas Satpol PP "MAD", Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah "NS" dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat "RS".

Meskipun pemberitaan mengenai hal ini gencar dilakukan sejak bulan Agustus 2017, namun nyali para pemegang kekuasaan belum teruji karena masih tetap tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Pernyataan bahwa pejabat mantan napi tipikor tak boleh lagi dilantik sangat jelas dari Badan Kepegawaian Negar (BKN) Regional Makassar, BKN Pusat, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

EKS KADISPORA DIPERIKSA LAGI

Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Festival Bajo Pasakayang, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Morowali, Halim kembali menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Morowali, Kamis (27/9/2018).

Kali ini, Halim didampingi oleh kuasa hukumnya, Sastrawijaya saat dicecar 25 pertanyaan oleh Kepala seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Morowali, Yuniarto yang memakan waktu selama kurang lebih tujuh jam.

Sebelumnya, Halim telah menjalani masa tahanan di rutan Kolonodale selama 10 hari dan kembali digelandang ke Kejaksaan Morowali dikawal dua jaksa dari Kejaksaan Negeri Cabang Kolonodale.
Seperti diketahui, pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mengadakan kegiatan Festival Bajo Pasakayang dengan anggaran Rp879.000.000,- yang melekat di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Tersangka Halim selaku Kepala Dinas merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, menggunkan Event Organizer (EO) untuk melaksanakan kegiatan Festival Bajo Pasakayang, yaitu PT Panterai dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp274.000.000,-.

Namun pada laporan pertanggungjawaban, tersangka memerintahkan PPTK, Ariesty Briyana Sundus untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menggunakan nama CV Arrahman sejumlah lebih kurang Rp400.000.000,- dimana cap dan tanda tangan direktur CV Arrahman dipalsukan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp534.000.000,- dengan perincian kegiatan fiktif yang dilaksanakan oleh CV Arrahman sejumlah Rp400.000.000,- ditambah Rp134.000.000,- yang tidak ada pertanggung jawabannya.

Pemeriksaan kali ini, Halim dicecar pertanyaan masih seputar dengan aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawaban kemana aliran dana tersebut dipergunakan.

Sejauh ini, menurut Kasi Pidsus Kejari Morowali, Yuniarto mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda akan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut dikarenakan tersangka Halim mengakui bahwa semua adalah tanggung jawabnya, dan anak buahnya mendapat perintah darinya. Dalam pemeriksaan hari itu, dihadirkan juga salah seorang saksi berinisial "M" yang dimintai keterangan secara tertutup.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN