PEMKOT AJUKAN EMPAT RAPERDA


 Reporter: Firmansyah

WALI KOTA Di pembukaan masa sidang catur wulan tiga antara Pemkot dan Dekot, menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dibahas. Rapat digelar Senin (10/09/2018) di ruang rapat paripurna Dekot.

Empat Raperda tersebut antara lain seperti perubahan peraturan daerah nomor 3, tahun 2012 terkait pembinaan, penertiban pedagang kreatif lapangan, Raperda tentang bentuk besaran dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah atau retribusi di kawasan ekonomo khusus (KEK), Ranperda tentang penyelenggaraan kesehatan reproduksi, serta Raperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah Palu, tahun anggaran 2019.

Berdasarkan hasil rapat dalam kelender di catur wulan II, antara lain adalah dua item Raperda dan dua kebijakan Pemkot. Kedua item tersebut, masih dalam tahap evaluasi di tingkat gubernur. Yaitu rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018. Adapun kebijakan Pemkot yang telah disetujui antara Wali Kota dan DPRD, antara lain seperti penetapan kebijakan umum APBD dan proiritas platfon anggaran 2019.

Penetapan kebijakan umum APBD dan prioritas platfon anggaran 2018. Satu buah rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara Pemkot dan Dekot, serta telah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur, untuk ditetapkan sebagai Perda kota Nomor 6 tahun 2018, tentang pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, Wali Kota menuturkan bahwa disebabkan karena proses fasilitasi, evaluasi di tingkat provinsi mengalami keterlambatan, terdapat enam Perda yang dibahas pada Cawu I, namun penetapanya di Cawu II. Perda tersebut adalah peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018, tentang penyelenggaraan perumahan kawasan dan pemukiman. Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Perda Nomor 4 tahun 2018 terkait perubahan ketiga, atas perubahan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kemudian Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 tahun 2016 terkait rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2016-2021. Peraturan Kota Palu Nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Perda Nomor 7 tahun 2018, berhubungan dengan perubahan kelima atas Perda Nomor 7 tahun 2011, tentang retribusi jasa usaha, serta perda nomor 5 tahun 2018 terkait perubahan ke 4 atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN