Tiap Tahun Bintek, Outputnya Tejo


Reporter/donggala : zubair yakub

KRITIK Pedas dilontarkan anggota DPRD Kabupaten Donggala, Mahmud P Tahawi. Setiap tahun, katanya seluruh OPD Pemkab Donggala selalu melakukan Bimbingan Tehnis (Bimtek). Tapi, hasil atau output dari kegiatan yang dibiayai uang rakyat sulit diukur manfaatnya langsung ke rakyat.
Olehnya, Mahmud mengusulkan, di tengah defisit anggaran daerah dan guna mengoptimalkan kinerja serta keuangan daerah, maka perlu Bimtek di setiap OPD perlu dicermati faedah atau manfaatnya. Hal itu terungkap ketika rapat badan anggaran perubahan APBD tahun 2018, di ruang sidang utama DPRD Kamis (28/09/2018) kemarin yang berlangsung dinamis.

Sejumlah pimpinan OPD yang dihadirkan berdebat soal program kegiatan yang telah direalisasikan. Salah satunya, yang menjadi perhatian ialah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Donggala, yang menghadirkan Sekretaris Badan, Yenny, terkait kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Donggala menjadi sorotan anggata badan anggaran.

Machmud mengkritisi soal program perencanaan dan pembiayaan bimtek yang dilakukan. Padahal setiap tahunnya sosialisasi selalu dilakukan ke kepala desa hingga keperangkatnya. ‘’Apa untungnya, agar merencanakan sesuatu program tersebut benar benar menyentuh langsung ke masyarakat.’’ Akunya. Lanjut Mahmud jangan Bimtek menjadi kegiatan tahunan yang tidak bermanfaat. ‘’Bimtek setiap saat dilakukan namun efeknya tidak jelas, dan untungnya kepada masyarakat.’’ Tandasnya.  ‘’Saya meminta tahun 2019 tidak ada lagi perencanaan program yang tidak bermanfaat termasuk Bimtek," tuturnya.

Harapan dewan untuk tahun depan tidak lagi merencanakan hal yang tidak bermanfaat.  Hal senada juga dikemukakan anggota Banggar lainnya Moh. Taufik, yang mempertanyakan bahwa bagaimana metode belanja pemerintah yang direalisasikan selama ini. Sekretaris Dispenda, Umar menjawab bahwa jelaslah ada uang baru dapat digunakan. Namun jika mendesak belanja dulu uang menyusul. Hal ini mengundang reaksi Moh. Taufik terhadap pelayanan SP2D yang selalu terhambat dan membutuhkan waktu pencairannya.

Tumpang tindihnya program kegiatan, Taufik mengambil sampel ialah program Bimtek, yang masih seliweran di organisasi perangkat daerah, padahal tugas kewenangan tersebut berada di BPMD. ‘’Namun, faktanya ada juga program dan kegiatan yang sama di Bappeda, ini yang tumpang tindih, untuk itu apa fungsinya perencanaan,’’ tuturnya kesal.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Bappeda, Yenny mengklarifikasi bahwa prorgam Bimtek secara teknis berbeda dengan program Bimtek di BPMD, menyangkut penyusunan program e planing berbasis aplikasi. Selain itu, anggaran tersebut masuk dalam pembiayaan APBN, dengan program kegiatan statistik, dengan item kegiatan yang banyak seperti statistik mikro, inflasi dan sebagainya. Apalagi program tersebut tidak dibiayai Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggaran sebesar Rp300 juta lebih yang telah dianggarkan memang sudah lebih dari cukup, namun untuk mencakup semua desa itu masih kurang. Pembahasan anggaran tambahan tersebut berlangsung hingga malam hari dan dilanjutkan dengan paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN