Tingkatkan Layanan Kesehatan, Provinsi Sharing Anggaran Dengan Pemkab/Kota


 
Sumber: Humas Pemprov

Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017, menunjukkan angka stunting di Provinsi Sulawesi, yaitu sebesar 36,1 % dibawah  target nasional sebesar 40%, akan tetapi menurut WHO kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai masalah gizi buruk atau kronis.  Dinyatakan bebas masalah gizi bila stunting kurang dari 20% dan balita kurus kurang dari 5%.

Sedangkan status gizi buruk 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan, berdasarkan pelacakan kasus gizi buruk, tahun 2015 sebesar 569 kasus, tahun 2016 sebesar 484 kasus dan tahun 2017 sebesar 479 kasus. Demikian pula angka kematian ibu menunjukkan trend yang menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir dimana tahun 2013 sebesar 245, tahun 2017 141 kasus, sedangkan untuk angka kematian bayi tahun 2017 sebesar 10 per 1000 kelahiran hidup menurun dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir, yakni sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup, di Sulawesi Tengah hingga tahun 2017, angka penemuan kasus TBC masih rendah sebesar 40% atau jumlah 5.150 kasus dari target 70%, 34% (4.386 kasus).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia dan Pencapain Cakupan Semesta JKN di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, Selasa (04/09/2018).

Sedangkan capaian imunisasi dasar lengkap di Provinsi Sulawesi Tengah lanjut gubernur belum mencapai target, yakni sebesar 88% dari target 92%. Belum tercapaianya target imunisasi dasar lengkap, dikarenakan beberapa faktor antar lain, ketersediaan layanan pada daerah sulit, dimana belum tersedianya tenaga kesehatan penolong persalinan dengan paket pemberian imunisasi hepatitis B (0-7 hari), dan kondisi yang sulit dijangkau, yaitu terpencil, perbatasan dan kepulauan,
 
Berkaitan dengan pemenuhan imunisasi dasar lengkap akan mempengaruhi  indikator keberhasailan capaian imunisasi yang diukur dalam kategori Uci desa, dimana minimal 80% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, hal ini nampak dari pencapaian tahun 2017, dimana masih ada 326 desa yang tidak mencapai target Uci, dikarenakan kelengkapan imunisasi yang didapatkan belum  terpenuhi.

Lebih lanjut gubernur menguraikan, upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran kesehatan dan lintas sektor terus membangun kerjasama untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada, dan secara terintegrasi bahu-membahu dengan dukungan swasta, serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan akselarasi atau percepatan tindakan nyata secara sistematis, terpadu serta berkesinambungan   oleh  pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Upaya dimaksud yakni, untuk menurunkan stunting dan gizi buruk, akan dilakukan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan untuk kasus TB paru, penyisiran kasus di fasiltas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, dan penemuan kasus aktif di masyarakat antara lain melalui kunjungan rumah (ketuk pintu) serta peningkatan target cakupan Uci imunisasi.

Menurut gubernur, tahun 2019, merupakan waktu penetapan pencapaian universal health covarage di seluruh Indonesia, artinya seluruh masyarakat harus terjamin perlindungan kesehatannya kedalam program jaminan kesehatan nasional. Di sulawesi tengah, sampai dengan agustus tahun 2018 sekitar 81,33% yang telah menjadi peserta JKN-KIS yaitu 2.371.628 jiwa dari total 2.916.187 jiwa.

13 kabupaten / kota telah teritegrasi kedalam program JKN-KIS, dan baru 2 (dua) kabupaten yang telah total covarage, yaitu Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol.

“Saya sangat berharap, komitmen kita semua untuk mewujudkan universal health covarage di Provinsi Sulawesi Tengah 2019, dimana pemerintah provinsi akan berperan aktif dalam ketetapan itu melalui sharing pembiayaan dengan pemerintah kabupaten / kota. Saya juga menagih janji para bupati yang waktu kampanye mengaku akan memberikan pelayanan maksimal termasuk jaminan kesehatan gratis,” tegas gubernur.

Tahun 2019 nanti, telah menjadi program prioritas nasional, yakni peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, serta upaya menuju pencapaian cakupan semesta jaminan kesehatan nasional yang sejalan prioritas pembangunan daerah, yakni mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur akan mensharing anggaran menuju UHC kepada masing-masing Kabupaten/Kota dengan Provinsi terkait cakupan kepesertaan JKN-KIS, dengan perbandingan Kabupaten/Kota 80% dan Provinsi 20%, sehingga total anggaran yang akan disediakan oleh privinsi sebanyak Rp47.401.068.000. yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah melalui penandatanganan MoU.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny Lamadjido, M.Si dalam laporannya menjelaskan Indonesia mengalami masalah kesehatan Triple burden dimana Indonesia masih dilandi penyakit infeksi, penyakit tidak menular dan penyakit yang seharusnya sudah teratasi.

Melalui imunisasi telah memberikan perlindungan terhadap 8 penyakit yaitu tuberculosis, campak, difteri, batuk rejan, tetanus, polio, hepatitis B dan hemofilus influenza, capaian imunisasi dasar lengkap di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 88% dari target 92%.

Adapun tujuan kegiatan dimaksud memperbaiki upaya kesehatan dan status kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan capaian imunisasi serta mewujudkan cakupan kepesertaan semesta program jaminan kesehatan nasional tahun 2019.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Suluttenggo Malut, Lisa Nurena dalam sambutannya terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berperan dan turut serta menyehatkan masyarakt Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

BPJS kesehatan dalam kurung waktu lima tahun mengelola jaminan kesehatan dengan peserta JKN telah mencapai 201.660.548 jiwa terhidung 1 September 2018. Adapun jumlah peserta di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.375.238 jiwa atau 81.45% (Data Capil per 31 Desember 2017).

“Sampai dengan Juli 2018, kami telah melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan se-Provinsi Sulteng sebesar Rp498.205.939.363, sedangkan iuran yang telah diterima di Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh segmen peserta sebesar Rp227.657.586.260 dari yang seharusnya diterima Rp271.585.882.061, atau dengan kata lain rasio klaim penyelenggaraan JKN Sulteng sebesar Rp218,84%,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Lisa Nurena, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masing-masing provinsi dan kabupaten / kota, Kepala BPKAD Provinsi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu dan Banggai dan pihak terkait lainnya. ***
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN