Waspada Kerawanan Pemilu Tinggi


Sumber/editor: Humas pemprov/andono wibisono

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian memprediksi tingkat kerawanan di Pemilu 2019 cukup tinggi. Untuk itu butuh sinergi berbagai pihak untuk mengawalnya. KPU bersama Bawaslu dituntut profesional dan berbuat adil untuk mengatasi berbagai. 

Salah satu potensi kerawanan tersebut menurut Tito adalah panjangnya agenda pesta demokrasi sejak penetapan calon September 2018 ini hingga pelantikan pada Oktober 2019 mendatang. Ditambah Indonesia juga akan menjadi tuan rumah perhelatan bertaraf Internasional. Yaitu Asian Para Games yang akan dimulai 8-16 Oktober, kemudian pertemuan IMF World Bank di Bali pada 8 hingga 14 Oktober. Terakhir ajang internasional  pada 11 Oktober akan ada perhelatan Asian Leaders. 

Maka Kapolri sangat serius mengantisipasi berbagai kerawanan selama proses Pemilu dengan mengerahkan 272 ribu personel kepolisian yang dibantu TNI dan unsur lainnya. Pengamanan ini sudah dimatangkan dengan operasi sandi Mantap Brata. Ia tidak ingin potensi kerawanan tersebut menjalar menjadi tidak terkendali. Menjadi penting demokrasi berjalan aman dan damai. Karena dunia internasional tertuju ke Indonesia. 

Citra positif selama proses pemilu dipastikan akan mempengaruhi sentimen positif pada neraca perekonomian Indonesia. Pers - media, katanya juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk citra positif negara. Ia berharap agar media tidak memberikan judul negatif bombastis, untuk memberitakan perihal pemilu. Karena masyarakat begitu beragam dan dalam suasana yang sangat kompetitif. Dikhawatirkan menimbulkan kerawanan sosial baru. 

“Menghadapi situasi ini, dan Pilpres tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Karena lima suara yang akan diperebutkan sekaligus oleh masyarakat. Kemudian, serempak ini akan ada kerawanan berbeda. Kontestasi nasional, presiden-partai-legislatif. 397 hari operasi Mantap Brata 272 ribu lebih personel mengamankan operasi ini.  Ada juga Satgas Money Politics. Sekali lagi saya sampaikan keberhasilan  penyelenggaraan Pilpres dan Pileg adalah Sinergitas. Ini enggak gampang. Kita harapkan Bawaslu dan Panwaslu dapat menjadi wasit yang baik. Dan para peserta dapat mengembangkan cara-cara yang demokratis.




Media kita harapkan juga dapat mendinginkan. Tidak hanya mencari ekslusive news. Jika semua dapat berjalan insya Allah akan aman. ‘’Saya harap pertemuan ini dapat diteruskan sampai tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Kita cegah, black campaign dan suku agama dan ras. Memang tidak salah memperjuangkan aspirasi dari. Tapi jangan sampai menabrak, black campaign adalah tindak pidana. Akan kita tindak tegas. Karena ini dapat memecah belah”, papar Tito. 

Hal itu terungkap ketika konferensi video Gubernur Longki Djanggola Senin (24/9/2018) dengan Menkopolhukam Wiranto dari Jakarta, dengan seluruh provinsi di Indonesia. Gubernur didampingi Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyanto, Ketua Bawaslu Provinsi Ruslan Husen, dan Ketua KPU Provinsi Tanwir Lamaming. 

Pejabat utama lainnya juga hadir di aula Rupatama Mapolda Sulteng dari aula Rupatama Mabes Polri. Diantaranya Wali Kota Hidayat, Bupati Sigi Moh Irwan, Bupati Donggala Kasman Lassa, dan Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai. Serta para pejabat lainnya yang tergabung dalam Forkopimda. 

Menkopolhukam yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa perlu ada kesadaran bersama semua elemen bangsa guna menyambut pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Sehingga masyarakat dapat mengambil perannya masing-masing secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Dan kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah agar mempersiapkan segalanya secara matang dan terukur. 

“Perlu ada kesadaran bahwa Pemilu adalah milik kita bersama, sehingga semua dapat terpanggil untuk melakukan tugasnya. Perlu diingat keberhasilan pemilu merupakan keberhasilan bangsa Indonesia yang akan menghasilkan pemimpin bangsa ke depan”, urai purnawirawan jenderal penuh itu. 

Pemilu 2019 mendatang berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya. Karena kali ini rakyat akan secara serentak memilih 5 calon. Pertama calon presiden dan wakil presiden, kedua calon anggota DPR-RI, ketiga calon anggota DPD-RI, keempat calon anggota DPRD tingkat provinsi, dan yang kelima adalah calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota.  

Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh prajurit dan seluruh jajaran dibawah kendalinya, agar dapat bersikap netral. Selain itu pula seorang prajurit dapat memberikan contoh baik serta memberi pemahaman yang matang kepada rakyat. Peserta demokrasi adalah sebuah kendaraan guna menghantarkan bangsa ini kepada pemimpin yang baik pula. Sehingga masyarakatnya dapat sejahtera dan makmur. 

“Netralitas TNI - Polri harus dikedepankan. Personel tidak boleh terbawa arus tersebut, justru harus menanamkan kesadaran bila situasi tidak kondusif, maka rakyat yang akan merasakannya, komandan satuan untuk membangun kedewasaan masyarakat, apabila ada hal kontraproduktif, kita harus memberi wawasan sejatinya perhelatan menentukan pilihan terbaik dan kesatuan dan persatuan bangsa tidak boleh terkoyak, terpecah apalagi membenci. Karena perbedaan adalah wajar,” singkatnya. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mendapat giliran, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar berkewajiban mendukung KPUD dan Panwaslu sehingga pelaksanaannya berjalan tertib. Ia menggarisbawahi, para kepala daerah tidak dibenarkan mengintervensinya. Hal lainnya yang jadi perhatian Mendagri adalah penggunaan seluruh aset negara dalam pesta demokrasi. Penggunaannya dilarang. Meski para kepala daerah diperbolehkan ikut berkampanye mendukung calon tertentu. Hal ini paparnya, mengingat jabatan kepala daerah adalah jabatan politis. Ia menghimbau agar tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam hajatan nasional ini. 

“Kepada jajaran kepala daerah, wajib membantu KPUD dan Panwas daerah tanpa intervensi apa pun. Dukcapil daerah segera merapat ke KPUD daerah menyusun DPT, karena diduga ada angka yang belum lengkap. Seluruh kepala daerah wajib melakukan sinergi dengan Forkopimda. Polri, Satpol PP. Kepala daerah, adalah jabatan politis. Boleh mendukung calon presiden, tetapi tidak boleh menggunakan aset negara. Forkopimda libatkan tokoh agama, adat dan masyarakat. Sampai Babinsa. Kami mengingatkan bahwa banyak asosiasi perangkat kepala desa, tapi tidak di bawah koordinasi bupati atau wali kota, dan mereka dikuasai oleh partai politik. Yang bisa mengendalikan adalah gubernur, bupati. Tingkatkan partisipasi, hilangkan politik uang, adu program, konsep, gagasan, lawan ujaran kebencian dan fitnah. Jika kedapatan, kami akan menurunkan jurkam apabila ada yang menebarkan ujaran kebencian. Urainya. 

Ketua Bawaslu Arief Budiman melengkapi rapat tersebut dengan menyerukan imbauannya kepada Bawaslu Provinsi dan Kota agar melakukan pencegahan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan melaporkan secara berjenjang. Ia juga menjamin, bahwa seluruh anggota Bawaslu adalah pribadi-pribadi yang memiliki kompetensi memadai. Karena telah melakukan pelatihan kepada penyidik dan penyelidik yang ada di Bawaslu. Dan hasilnya diteruskan di Polda dan Polres. 

Salah seorang perwakilan dari Dewan Kehormatan Pemilu menyatakan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang berpotensi digugat atas kinerjanya. Dari situ Kami optimis dan sekaligus berharap, penyelenggara terus meningkatkan profesionalisme mengenai tugas, wewenang dan kewajiban. Apa yang seharusnya dilakukan dalam pencegahan dan penyelesaian. Harapan lainnya adalah agar mereka dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. 

“Tantangan pemilu kali ini lebih berat. 5 jenis suara. Mereka secafcara adhoc harus jelas dan memiliki persepsi yang sama dan pemahaman yang satu mengenai aturan pemilu. Jangan sampai gagal paham. Pada persoalan teknis pemilu yang belum diatur dalam undang-undang pemilu, agar mencari solusi tersebut, jangan hanya mengandalkan perundangan semata”, pungkasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN