578 Napi Masih Bebas Berkeliaran



Sumber  : liputan6.com

DIRJEN Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami meninjau kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rutan di wilayah Palu, Sulawesi Tengah dan sekitarnya (27/10/2018). Kunjungan ini yang kedua, pascagempa dan tsunami menerjang. Tujuannya, untuk memastikan jumlah narapidana dan tahanan yang terdampak gempa dan tsunami Palu, Jumat, 28 September 2018 lalu.

Selain itu, untuk mengetahui kebutuhan dasar warga binaan yang harus segera dipenuhi, seperti pemberian perawatan kesehatan, layanan makanan, sarana dan prasarana hunian. Di ingin para napi bisa menempati ruangan dengan layak.

"Kami hadir kembali ke Palu untuk melihat kondisi layanan dasar, layanan hukum lapas dan rutan yang terdampak gempa tsunami, 28 September 2018 yang lalu," kata Sri dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (27/10/2018). 

Sejauh ini tercatat 1.670 orang narapidana telah kembali ke lapas dan 1.092 orang kembali ke dalam rutan. Sedangkan, masih ada sekitar 578 orang bebas berkeliaran. Meninggat masih adanya narapidana dan tahanan yang berkeliaran, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) telah mengajukan permohonan Kepada pihak Polri untuk menetapkan status DPO bagi narapidana dan tahanan tersebut.

"Kami menetapkan batas akhir narapidana melapor pada tanggal 26 Oktober 2018. Jadi narapidana dan tahanan yang tidak kembali, akan kami tetapkan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)," tandas dia.

"Kementerian Hukum dan Ham telah mengajukan permohonan Kepada pihak Polri untuk penetapan status DPO bagi narapidana dan tahanan yang belum kembali pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 26 oktober 2018," kata Sri Puguh lewat keterangannya yang diterima Liputan6.com.

Puguh pun mengapresiasi salah seorang narapidana seumur hidup yang dengan sukarela kembali ke Lapas. Selain itu, kedatangannya kali ini juga untuk melihat kondisi layanan dasar dan layanan hukum lapas dan rutan yang terdampak gempa tsunami.

Adapun layanan hukum menyangkut layanan pemasyarakatan berbasis tekhnologi informasi seperti sistem data base pemasyarakatan. Juga memastikan kesiapan mental, fisik dan psikologis petugas untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas dan rutan.
"Layanan dasar untuk mengetahui kebutuhan dasar narapidana dan tahanan yang harus segera dipenuhi pemberian perawatan kesehatan, layanan makanan, sarana prasarana hunian agar bisa ditempati dengan layak," ujar Sri Puguh.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN