Bupati Taslim Ganti 13 Pejabat Disorot KASN


reporter/morowali : bambang sumantri

BELUM Lama ini, Bupati Morowali menggelar penyerahan surat tugas kepada 13 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Morowali sebagai pelaksana tugas (Plt) di beberapa OPD di ruang Aula Bupati Morowali. Penyerahan SK tersebut memantik sorotan Asisten KASN Pokja pengaduan dan penyelidikan, Nur Hasni dan Asisten KASN bidang Monitoring dan Evaluasi, Abdul Hakim.

Via pesan elektronik WhatsApp (WA), Nur Hasni mengatakan bahwa pengangkatan 13 pejabat sebagai Plt berdasarkan surat perintah Bupati Morowali nomor 049/205/RHS/BKPSDMD/2018 dengan nomor 049/206/RHS/BKPSDMD/2018 itu membuat 13 pejabat definitif kehilangan jabatan alias non job. ‘’Mengangkat Plt memang kewenangan bupati, tak ada aturan untut minta izin ke Mendagri, namun untuk menonjobkan pejabat definitif tanpa alasan yang sah dan tidak sesuai ketentuan dalam masa jabatan enam bulan setelah pelantikan harus ada izin dari Mendagri," ungkapnya.

Ia pun sangat menyayangkan apa yang dilakukan Bupati Morowali tersebut. Pengangkatan Plt hingga menyebabkan hilangnya jabatan 13 pejabat definitif tidak mendapatkan rekomendasi atau izin dari Mendagri bahkan tidak berkoordinasi dengan KASN terlebih dahulu. "Atas tindakan itu, Mendagri dan KASN minta SK pengangkatan tersebut dibatalkan, selain itu, akan ada penjatuhan sanksi kepada bupati sesuai UU ASN pada pasal 33 mulai dari teguran sampai penjatuhan sanksi lainnya sesuai ketentuan dalam hal ini ada dalam UU Nomor 23 tahun 2014, akan tetapi hal ini merupakan ranah kewenangan Mendagri," tegasnya.

Sementara itu pada waktu berbeda,  Abdul Hakim mengatakan, Kepala daerah yang baru dilantik belum enam bulan sejak dilantik, tidak boleh melakukan penggantian dan mutasi pegawai, tanpa seizin Mendagri ‘’Apabila yang dimutasi atau penggantian tersebut adalah pejabat pimpinan tinggi, maka harus juga koordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN, kalau pengisian JPT statusnya Plt sih tidak harus izin KASN, tetapi ketika akan melakukan pengisian JPT tersebut, baik melalui seleksi terbuka maupun mutasi dari pejabat yang setara, harus terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan rekomendasi dari KASN, namun apabila belum 6 (enam) bulan mau melakukan penggantian pejabat, ada ketentuan harus mendapatkan ijin secara tertulis dari Mendagri," urainya.

Terpisah, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat), yang juga Sekab Morowali, Mohammad Jafar Hamid mengatakan bahwa ke 13 pejabat definitif yang kehilangan jabatan akibat dari pengangkatan Plt tersebut bukanlah di non job. ‘’Terjadinya non job ini bukan karena pelantikan pejabat, tapi karena penugasan, jadi, saya kira tidak perlu lagi ada rekomendasi dari Mendagri atau KASN, kami lakukan hal ini karena alasan bukan pelantikan makanya tidak perlu ada rekomendasi," jelasnya.

Ditanyakan mengenai pejabat mantan Napi Tipikor yang belum diganti, Jafar Hid mengatakan bahwa saat ini di seluruh Indonesia, aturan mengenai hal itu masih diminta untuk dikaji ulang. Wakil Bupati Morowali, Najamudin yang memimpin langsung prosesi penyerahan SK tersebut mengatakan bahwa masih akan ada Jum'at keramat berikutnya, dalam hal ini pergeseran atau rotasi pejabat.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN