Bupati Morut Disidik Korupsi

BUPATI Kabupaten Morowali Utara, Aptripel Tumimomor


Reporter: Ramdan otoluwa

BUPATI Kabupaten Morowali Utara, Aptripel Tumimomor mulai disidik oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah. Orang nomor satu di Morut itu disidik sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan tanah tahun 2016 sebesar Rp2,9 miliar dan tahun 2017 Rp4,6 miliar di Desa Kololama Kecamatan Petasia Kabupaten Morut yang diperuntukkan lokasi perkantoran.

Dimulainya penyidikan itu sesuai dengan surat SPDP/66/X/2018/Ditreskrimsus yang ditujukan pada Kejaksaan Tinggi Sulteng tertanggal 29 Oktober 2018 lalu yang diterima redaksi kailipost.com. surat SPDP itu ditandatangani penyidik Arief Agus Marwan.

SPDP itu ditembukan kepada KPK RI, Kabareskrim Polri, Kapolda Sulteng dan Irwasda Sulteng dan PN Palu serta pelapor dan terlapor. Selain Bupati Aptripel, dalam penyidikan itu juga sebagai terlapor adalah staf khusus bupati yaitu, Asman Loliwu yang beralamat di Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Sebelumnya, tim Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan meninjau lokasi. Penyelidikan kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan terbilang cukup singkat. Berbeda dengan penyidikan pembangunan gedung DPRD Morut yang hingga kini masih belum ada tersangka.

DILAPOR KE MABES POLRI
Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Morowali Utara (GPMU) Kabupaten Morut, Sulawesi Tengah akhirnya melaporkan penyidikan pembangunan gedung DPRD Morut ke Mabes Polri. Laporan GPMU itu dilakukan di Bareskrim dan Propam Polri Jalan Trunojoyo Jakarta. Demikian keterangan Ketua GPMU, Seprianus Nggaluku via whatshApps pribadinya ke redaksi semalam (31/10/2018).

Menurutnya, penyidikan gedung DPRD Morut sudah berjalan selama dua tahun, 11 bulan namun tidak jelas progres tindaklanjutnya. ‘’Sampai sekarang belum juga ditetapkan tersangka. Penyidikan sudah dua tahun 11 bulan. Agar semua terang benderang, kami datang ke Jakarta, yaitu Mabes Polri,’’ terang Seprianus ketika ditanya apa tujuan utama melaporkan ke Mabes Polri.

Laporannya ke Bareskrim dan Propam telah diterima dan GPMU dijanji akan diberikan kabarnya pada tanggal 5 Nopember 2018 mendatang. ‘’Kami tetap beretiked baik dengan percaya pada institusi Polri. Kami akan tunggu. Bila sudah tidak dapat dipercaya kami masih ada langkah satu kali lagi. Belum saatnya kami sampaikan,’’ ancamnya lagi.

Seprianus juga menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa dokumen dan data-data media tentang proses penyidikan Polda Sulteng atas kasus tersebut. ‘’Kami koordinasi dengan memberikan laporan fakta dan data soal penyidikan kasus pembangunan gedung DPRD Morut oleh penyidik Polda Sulteng. Kiranya KPK juga turut memantau. Agar semua transparan, terbuka dan berkeadilan. Dua tahun sebelas bulan bukan waktu yang singkat. Sudah banyak sumber daya kita masyarakat turut membantu. Kita butuh kepastian,’’ terangnya ketus.

Sebelumnya, kailipost.com pernah memberitakan bahwa pihak penyidik saat ini masih menunggu hasil tim penaksir kerugian negara oleh BPK RI perwakilan Sulteng. Karena tim BPK digunakan penyidik untuk bekerja secara profesional dan dapat menjadi dasar utama tuntutan nantinya. Tapi hingga kini, hasil BPK belum juga disampaikan ke publik oleh penyidik.

Disamping itu, Polda Sulteng juga saat ini menyelidiki pembebasan lahan Korlama yang diduga merugikan negara Rp7,2 miliar dan pembangunan jalan Lijomanyo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morut sebesar Rp9 miliar. Tiga kasus besar ini saat ini dinanti-nantikan publik.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN