Daerah Malas Susun RDTR, Hindari Bencana

-


PEMERINTAH Meminta daerah (kabupaten/kota dan provinsi) menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai salah satu upaya menekan risiko bencana. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat dari total 2.000 RDTR yang ditargetkan, baru ada 45 RDTR.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Abdul Kamarzuki menjelaskan daerah menemui kendala dalam penyusunan RDTR. Kendala itu di antaranya keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia (SDM).

"Memang ada kendala itu, karena kewenangan daerah, banyak daerah kurang semangat, mungkin pertama, anggaran terbatas, SDM terbatas karena perubahan institusi," kata dia kepada detikFinance di kantornya, Kamis (8/11/2018).

Kendala lainnya terkait izin, sebab ketika RDTR ditetapkan maka wilayah itu hanya untuk peruntukan itu saja. "Jadi RDTR kalau sudah di Perda-nya mengunci nggak bisa bergerak. Satu blok, cuma boleh bangun rumah, ya sudah rumah semua," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, RDTR ini bisa berpengaruh pada pihak-pihak yang sudah memiliki hak atas tanah. Dia mengatakan, idealnya hak atas tanah mengacu pada tata ruang.

"Sebetulnya tata ruang ini balapan sama tanah. Yang idealnya itu, penerbitan hak atas tanah mengacu tata ruang. Tapi kan tata ruang belum ada, terbitlah hak atas tanah," ujarnya.

"Yang mengacu banget tata ruang adalah HGB HGU yang gede-gede itu kalau pasti melalui izin lokasi, nah izin lokasi sebelum terbit harus pertek pertimbangan teknik (pertek) melalui tata ruang dulu. HGB HGU bisa disisir tata ruang. Kalau terlanjur, kan ada batas waktunya, habis 35 tahun ada aturannya kalau perpanjangan, HGB harus sesuai tata ruang, kalau tidak sesuai ada perubahan, ada hunian kita ubah hijau masih berlaku HGB-nya sampai habis," jelasnya.

Yang menjadi masalah, kata dia, hak milik atas tanah tersebut. Dia mengatakan, jika ada perubahan tata ruang maka mesti ada penggantian. "Kita cuma bisa meminimalisir korban hak tanah, kalau terpaksa, misalnya tiba-tiba jadi hijau harus pergantian terhadap tanah tersebut," tutupnya.

Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki menjelaskan di RDTR mengatur peruntukan tata ruang wilayah secara terperinci. "Kalau di RDTR blok-blok sudah diatur, contoh di Palu, di blok ini rawan bencana likuifaksi, sehingga kalau izin bangunan diterbitkan di situ harus ada mikrozonasi, cuma bisa diatur depannya. Cuma kebanyakan kepala daerah dalam proses perizinan itu karena yang dilihat petanya, di petanya nggak muncul, dia harus baca ke depan ke dokumen Perda," jelasnya.

Abdul menjelaskan perbedaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan RDTR. RTRW mengatur cakupan yang lebih luas dengan skala 1:250.000. Kemudian, untuk RTRW kabupaten/kota skala 1:25.000 hingga 50.000.

Selain itu, di RTRW tidak mendetail. Dia mencontohkan sebuah blok akan dibangun perumahan, namun di dalamnya bisa saja ada hotel dan lain-lain meski rumah mendominasi.

Berbeda dengan RDTR, di sana peruntukannya detail khusus bidang per bidang. Misal untuk rumah, maka harus dibangun rumah. "Kalau sudah RDTR tentu pengaturan lapangan sudah detail. Sudah mengatur bidang per bidang untuk apa, untuk apa," ujarnya.

"RDTR itu untuk dikhususkan skala lebih besar lagi, yang lebih detail 1:5.000 itu tidak diperuntukkan seluruh wilayah Indonesia. Kalau RDTR cuma wilayah yang cepat tumbuh saja, kawasan perkotaan. Misalnya Riau yang kawasan hutan, kita nggak perlu RDTR. Tapi Pekanbaru-nya perlu kita bikin RDTR," tambahnya.

Dana Rp 2 miliar

Dia mengatakan, 1 RDTR untuk 1 Peraturan Daerah biasanya mencakup wilayah sekitar 3.000 hingga 4.000 ha. Dengan demikian, sebuah wilayah bisa memiliki beberapa RDTR.

"Kalau kita identifikasi, taruhlah 1 RDTR itu satu Perda RDTR 3.000-4.000 ha, itu kira-kira butuh 2.000-an RDTR Perda seluruh Indonesia. Jadi kawasan perkotaan itu, Palu itu kita bagi sekitar 6 RDTR. 1:5.000 skalanya," ungkapnya.

Saat ini baru ada 45 RDTR dari kebutuhan sekitar 2.000 RDTR. Dia mengatakan RDTR merupakan kewenangan daerah, pemerintah pusat hanya bisa mendorong daerah untuk menerbitkan RDTR. Abdul menambahkan tahun depan pemerintah pusat memberikan bantuan kepada 17 provinsi untuk percepatan RDTR.

"Makanya kita usulkan 2019, kemarin bagaimana kalau kita kasih dekonsentrasi, kita kasih provinsi bantuan sekitar Rp 2 miliar dengan perjanjian provinsi itu harus bisa push, mendorong, encourage kabupaten/kota lebih 4 RDTR. Yang saya hitung dari 17 provinsi yang kita kerjasama bisa dijanjikan 144 RDTR dihasilkan. Lumayan bantu mempercepat 2.000," paparnya.

Perjanjian itu memiliki konsekuensi. Jika provinsi tidak membuat RDTR maka bantuan untuk ke depannya tidak diberikan lagi. "Ada sanksinya, paling sanksinya tidak akan memberikan dekonsentrasi lagi tahun depan," tutupnya.**


Sumber: detik.com

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN