Dana Jaminan Reklamasi Tambang Disimpan di BUD

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan

Reporter: Ikhsan madjido

UNTUK Menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi dan pascatambang, perusahaan harus menyerahkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Namun hal tersebut menurut Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan, sampai tahun 2015 prakteknya dana tersebut disimpan di rekening Bupati yang saat ini dengan adanya perubahan yang mengharuskan dana jaminan disimpan di Bendahara Umum Daerah (BUD) provinsi.

“Sampai saat ini kami masih meminta kepala daerah untuk menyerahkan dana jaminan reklamasi untuk disimpan di BUD, karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang,” kata Yanmart. Lanjut Kadis ESDM saat Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Hotel Parama Su, Senin (26/11/2018) bahwa dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi bersangkutan, sedangkan dana pascatambang disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah, atau dalam bentuk cadangan akuntansi.

Perda No 2 Tahun 2018 merupakan inisiasi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang pembentukannya mulai tahun 2017, selanjutnya selama kurang lebih satu setengah tahun akhirnya inisiasi rancangan peraturan daerah no 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Rencananya awal Oktober disosialisasikan, namun karena adanya bencana baru dapat dilaksanakan akhir November ini,” katanya.

Sementara, Gubernur diwakili Asisten III Mulyono saat membuka kegiatan sosialisasi itu mengatakan sosialisasi penting dilakukan mengingat Sulteng memiliki potensi sumber daya mineral dan logam, mineral bukan logam dan batuan yang diusahakan melalui kegiatan usaha pertambangan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sesuai UU Nomor  4 Tahun 2019 tentang pertambangan dan mineral.

“Melalui sosialisasi tersebut diharapkan pemanfaatan kekayaan alam berupa mineral dan batu bara harus dikelola secara professional dan transparan agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan pendapatan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” terang Mulyono. Sosialisasi Perda yang berlangsung sehari ini menurut Seksi Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM, Muh Neng, diikuti antara lain pimpinan DPRD se Sulawesi Tengah, Bupati se Sulawesi Tengah, Walikota Palu, dan OPD terkait.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN