Dekot Bahas Raperda Tenaga Kerja Lokal


Bapperda DPRD Palu mendorong pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan Perlindungan tenaga kerja lokal, sebagai produk hukum daerah
Reporter: Firmansyah

BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Palu mendorong pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal, sebagai produk hukum daerah. Hal ini terangkum dalam rapat paripurna Dekot dan Pemkot, Senin (19/11/2018) di ruang sidang utama kantor DPRD Palu.

Ketua Bapperda Dekot, Moh. Rum dalam sambutan tertulisnya mengungkapkan bahwa Raperda tersebut diilhami dari keresahan masyarakat perkotaan dalam memasuki fase industrialisasi. Seiring ketatnya persaingan antara tenaga kerja lokal dan regional maupun asing, Olehnya dibutuhkan regulasi untuk memberikan perlindungan kepada tenaga lokal, agar tidak mudah tergerus.

Selain itu ungkap Rum, disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), atau tidak memiliki skill kompetensi sesuai dengan lowongan kerja,  tenaga kerja lokal kerap hanya mendapatkan posisi sektor informal saja, atau dalam kedudukan hukum berstatus pekerja ilegal yang tidak mempunyai kedudukan dalam sebuah perusahaan.

Untuk itulah Bapperda melakukan elaborasi segala ketentuan normatif terkait hal tersebut. Sehingga diharapkan Raperda menjadi pionir maupun garda terdepan dalam perspektif dan resprentif untuk menjadi solusi sengketa hubungan industrial, antara masyarakat dan pihak pelaku usaha.

Sidang paripurna dengan agenda penjelasan Bapperda atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, terkait Perda pemberdayaan dan perlindungan  tenaga kerja lokal tersebut, dihadiri oleh Asisten I Sekdakot Palu, Moh Rifani. Dengan pimpinan sidang ketua DPRD Palu, Ishak Cae. Serta 29 dari 35 jumlah keseluruhan anggota legislator Dekot.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN