Demo Masyarakat Tanjung Tuntut Janji Pemda


Masyarakat Tanjung Tuntut Demo Tagih Janji Pemda
Reporter Luwuk: Imam Muslik 

MASYARAKAT Tanjung Sari, korban eksekusi lahan yang  belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banggai, Senin (19/11/18)  melakukan demo di Kantor DPRD menuntut hak-hak mereka. Tragedi penggusuran tanjung masih banyak meninggalkan persoalan, mulai dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, hak hidup layak dan lain sebagainya.

Dari persoalan itu  masyarakat yang  tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tanjung  menggugat dan menyuarakan kembali terkait tanggung jawab Pemda  Banggai yang dinilai seharusnya punya andil penuh pada nasib masyarakat Tanjung Sari Kelurahan Keraton.  

Sehubungan dengan pertemuan yang dilakukan Forkopimda  (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Banggai yang kemudian melahirkan  enam  poin yang isinya antara lain pembersihan lahan di lokasi penggusuran, pemasangan air bersih dan listrik, bantuan hukum, pembangunan rumah layak huni, serta jaminan hidup jangka panjang.


Masyarakat Tanjung Tuntut Demo Tagih Janji Pemda
Ketua Aliansi Masyarakat Tanjung menganggap Pemkab Banggai sengaja melakukan pembiaran karena sampai saat ini belum ada realisasi pada masyarakat yang terkena dampak penggusuran.

“Poin-poin itu sengaja dan dibiarkan belum direalisasikan saat ini dan akan merealisasikannya pada tahun demi kepentingan Pemilu 2019 mendatang,” terangnya. 

Aksi demo di terima Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD di ruang Rapat kantor DPRD Banggai. Dan intinya masyarakat tetap menuntut agar segera di penuhi tuntutannya sesuai dengan kesepakatannya dan jangan terlalu mengulur-gulur waktu, deadline waktu yang diberikan sudah cukup lama sekitar 4 bulan berjalan dan belum ada titik kejelasan, kapan dibayar dan kapan proses realisasi perbaikan dilakukan, sehingga dengan dasar inilah  mereka turun dan langsung melakukan Aksi Demo guna bertemu dengan Ketua DPRD, dan awalnya ditemui oleh Anggota DPRD tetapi para Aksi tetap menolah dan mau bertemu langsung ketuanya.  

Ketua DPRD Banggai  Syamsul Bahri Mang, yang didampingi beberapa anggota DPRD dan Kepala Dinas Sosial yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dan Direktur PDAM Banggai, mengaku sudah bekerja semaksimal mungking guna membantu memperjuangkan hak dan tuntutan masyarakat Tanjung. Semua tetap diajukan ke Pusat hinga ke Menteri Sosial Republik Indonesia dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

DPRD berjanji akan mengagendakan pertemuan Rabu, 21 November 2108, dengan mengundang semua instansi yang terkait, terutama Kapolres Banggai sesuai permintaan Masyarakat Tanjung.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN