Gubernur Didesak Ajukan Nama Cawagub

'
Reporter: Firmansyah

ISU Pengisian jabatan Wakil Gubernur mulai memanas kembali. Hal itu setelah DPRD Sulteng menerima surat dari Kemendagri RI tertanggal 9 Nopember 2018 lalu, Kementerian dalam Negeri RI No 122.72/8992/Otda tentang pengisian Wakil Gubernur.

Forum Percepatan Pengisian Jabatan Wakil Gubernur mendesak kepada Gubernur, Longki Djanggola untuk segera mengajukan nama Cawagub kepada DPRD untuk dilakukan pemilihan. Selain itu, tuntutan berikutnya agar pimpinan DPRD Sulteng untuk segera merespon surat Mendagri, Cq. Dirjen OTDA nomor. 122.72/8992/OTDA, perihal pengisian Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta pengisian kekosongan jabatan tersebut, paling lambat sebelum akhir tahun 2018.

Kamis (29/11/2018) Koordinator forum, Andi ridwan Bataraguru dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan membeberkan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, harus loyal kepada pemerintah. Salah satunya adalah menyikapi UU Nomor. 10 tahun 2016 terkait pemilihan Gubernur, Bupat dan Wali Kota, Serta Kepres RI Nomor 126/P tahun 2016 per-1  Desember, tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat Wakil Gubernur Sulteng masa jabatan 2016-2021.

‘’Dalam hal ini, Gubernur juga harus menindak lanjuti nama-nama calon Wagub dari partai pengusung. Apabila sudah diusulkan. Kami berharap agar mematuhi asas kepastian hukum. Jika Longki tidak melaksanakan hal tersebut, maka dia tidak melaksanakan Tupoksinya sebagai pimpinan daerah, " pungkasnya.

Ditambahkannya, dampak dari kosongnya tampuk pimpinan daerah seperti penanganan bencana alam beberapa bulan lalu, tidak maksimal dan terkesan semrawut. ‘’Seandainya lengkap kepala kepemerintahaan pada saat terjadinya bencana alam, penanganannya pasti maksimal. Karena disaat Gubernur tidak berada di tempat, maka terjadi kekosongan tampuk jabatan, " papar Ridwan.

Di samping itu, kepala pemerintah daerah dalam situasi bencana alam, sangat dibutuhkan pernyataannya, dalam menentukan status dari bencana itu sendiri.

"Seharusnya, sesudah terjadinya bencana alam, tepatnya hari Jumat 28 September, kepala pemerintah daerah sudah memberikan pernyataan sikap, bahwa kejadian tersebut merupakan bencana Nasional, " tandas Ridwan.

Olehnya, forum percepatan pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulteng berharap agar Gubernur segera merealisasikan surat keputusan Mendagri tersebut.

Sesuai Suratnya tertanggal 9 Nopember 2018 lalu, Kementerian dalam Negeri RI No 122.72/8992/Otda tentang pengisian Wakil Gubernur Sulteng meminta agar pemerintah Provinsi Sulteng segera mengisi jabatan Wakil Gubernur. Pengisian itu sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 dan dan peraturan pengganti UU No 1 tahun 2014 khususnya pasal 176 ayat (1 dan 4). Surat Kemendagri itu ditandatangani Dirjen Otda Sumarsono MDM.

Surat tertanggal 9 Nopember 2018 dari Dirjen Otda itu ditujukan kepada Ketua DPRD Sulteng, Prof Aminuddin Ponulele. Beradar surat itu ke redaksi dengan disposisi berbunyi; ‘’Panitia pemilihan untuk segera ditindaklanjuti’’ dengan tinta warna hijau. Tinta yang dikenal digunakan Aminuddin Ponulele.

Di sisi lain, beredar pula surat tertanggal 6 Agustus 2018 dari Tim Advance partai koalisi yaitu Gerindra, PAN dan PKB serta PBB yang ditandatangani; dari Gerindra yaitu DR Alimuddin Pa’ada, Rusli Palabi dari PAN, Muhammad Amin Thahir dari PKB, Wawan Setiawan dari PBB itu merekomendasikan dua nama yaitu Faisal Mang dan Anwar Hafid.

Sayang kedua nama ini hingga malam ini belum dapat dikonfirmasi. Anwar Hafid berkali-kali nomor hand phonenya tidak dapat dihubungi. Demikian pula dengan Faisal Mang.

Sesuai data redaksi, tertanggal 02 Desember 2017 lalu, Gubernur Longki Djanggola mengusulkan dua nama yaitu Faisal Mang dan dr Ansyhari. Bahkan Gubernur pada Kaili Post kala itu berjanji akan membahasnya dengan partai pengusung (kailipost.com).

Berturut-turut sesuai dengan data digital kailipost.com, sejak Mei 2017 lalu pembahasan pengisian Wagub mulai dilakukan. Klimaknya, pihak PAN mengusulkan satu nama yaitu Oscar Paudi. Padahal Panlih DPRD Sulteng sesuai dengan tatibnya hanya menerima dua nama. Akhirnya pembahasan Wagub itu deadlock hingga nyaris setahun hingga saat ini.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN