JK : Rawan Bencana Relokasi


Rapat internal terbatas, terkait percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Pasigala Sulteng

sumber/editor: Humas pemprov/andono wibisono    

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla, menegasi agar wilayah-wilayah ‘merah’ atau yang rawan bencana untuk segera diketahui sesuai dengan kajian. Dengan demikian, lokasi-lokasi itu sudah tidak dapat digunakan untuk pembangunan sesuai dengan platform mitigasi. Hal itu dikemukan JK, ketika rapat internal terbatas, terkait percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Pasigala Sulteng. Rapat dipimpin langsung Wapres bertempat Istana Wakil Presiden (5/11/2018). 

Peserta Rapat Internal Terbatas adalah Menko Polhukam, Kepala BPN RI, Bappenas, Kementerian PUPR, Gubernur Longki Djanggola, Ketua DPRD Aminuddin Ponulele, Wali Kota Hidayat, Ketua Dekot Ishak Cae.

Hasil rapat itu, menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Moh. Haris Kariming yaitu;
pertama; bahwa untuk proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah sulawesi tengah agar dipercepat kajian terhadap wilayah wilayah yang berada pada Zona Merah yang tidak bisa didirikan bangunan kedepan karena rawan dampak bencana.

Kedua; Pemerintah dan Pemerintah daerah segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang, luas lokasi yang dibutuhkan utk relokadi seluas 1000 ha s/d 1500 ha dengan perhitungan untuk pembangunan Rumah hunian tetap sebanyak 16000 KK. Ketiga; Perencanan re Lokasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) akan dimulai sejak bulan januari 2019 demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan bahwa lokasi relokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan Wali Kota di dua lokasi Talise Tondo seluas 560 ha dan petobo 100 ha. Demikian juga Bupati Sigi sesuai SK nya menempatkan di Pombewe seluas 362 ha.

Gubernur Longki menyampaikan untuk Pemulihan dalam pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat sebanyak 68.000 dan rusak sedang tetapi masih dibangun pada lokasi tanahnya. Dalam artian tidak perlu direlokasi demikian juga untuk rumah yang rusak sedang 70.000 rumah. untuk hal tersebut Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana Stimulan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat.

Pada Kesempatan itu juga Wapres meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sepadan pantai untuk menghindari tsunami, contohnya Aceh yang menetapkan 1 KM sepadan pantai.

Bappenas menyetujui menetapan lokasi relokasi sesuai SK Wali Kota dan Bupati Sigi dan prosesnya Berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi agar dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan lokasi wilayah yang tidak dapat dibangun.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN