Kemiskinan di Sulteng Lampu Kuning

'
Reportertase/sumber: andono wibisono/humpro sulteng

PASCABENCANA 28 September 2018 lalu, telah menanti bom waktu tingginya angka kemiskinan khususnya di perkotaan, seperti Kota Palu. Walaupun di dua kabupaten penyangga yang juga terdampak tinggi Kabupaten Sigi dan Donggala bakal juga akan mengalami hal sama. Potret ancaman tingginya kemiskinan itu dipicu warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya dan kehilangan lahan pertanian serta peternakan.

Demikian disarikan dari diskusi terbatas ‘Sulteng Bangkit & Kuat; Perspektif Ekonomi & Problem Sosial’ yang diselenggarakan forum kajian mahasiswa Untad kemarin (21/11/2018) di Palu. Menurut Surahman, ancaman kenaikan kemiskinan itu sudah lampu kuning. ‘’Lampu Kuning bukan saja hati-hati tapi waspada menjadi lebih berbahaya. Perlu kebijakan yang tendensius langsung berdampak ke warga. Kalau tidak membahayakan ketertiban dan keamanan serta investasi,’’ terang pengajar di PT Palu itu.

Dipaparkan saat ini ada lima perhotelan besar di Palu tutup. Sudah dipastikan banyak tenaga kerja dirumahkan. Bahkan diprediksi akan di PHK, karena bisa jadi tidak lagi beroperasi. ‘’kalau rata-rata satu hotel itu 100 orang maka sudah ada 500 orang pengangguran baru dampak dari bencana gempa bumi. Berapa UMKM di sepanjang garis pantai Teluk Palu yang saat ini yang masih selamat tidak dapat lagi berusaha. Bagaimana caranya bangkit? Intervensi yang tendensius. Kucurkan dana bantuan dari luar dan dalam negeri itu,’’ tandasnya.

'
Sementara itu, dilaporkan dari gedung DPRD Sulteng bahwa Gubernur Longki Djanggola sendiri mengakui bahwa 2017 kemiskinan di daerahnya naik. Dari 14,14 persen (Maret 2017) menjadi 14,22 persen (September 2017). Hal itu tertunag pada pidato pengantar Nota keuangan  atas rancangan Perda tentang APBD Sulteng 2019.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulteng tahun 2017 sebesar 7,14 persen sedikit melambat dibanding tahun 2016 sebesar 9,98 persen  meski demikian capaian tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen. 

Sedangkan PDRB perkapita Sulteng meningkat signifikan dari Rp.41,14 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 45,26 juta pada tahun 2017 hal tersebut disampaikan Gubernur Longki Djanggola pada rapat paripurna penyampaian  pengantar nota keuangan  rancangan APBD Prov.Sulteng  T.A. 2019 di Gedung DPDR Sulteng pada Rabu ( 21/11)

Gubernur menambahkan bahwa dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulteng pada tahun 2017 sebesar 3,81 persen. Capaian tersebut relatif rendah dibandingkan dengan capaian TPT Nasional pada tahun yang sama sebesar 5,50 persen.

Sementara untuk perkembangan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 di Sulteng pada Sepetember 2017 sebesar 14,22 persen, sedikit meningkat dibanding dengan bulan Maret 2017 sebesar14,14 persen. Angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan persentase kemiskinan nasional pada bulan September 2017 yakni 10,12 persen pada September 2017.

Menurut Gubernur Sulteng, meningkatnya  angka kemiskinan di Sulteng tersebut sebagai konsekwensi dari meningkatnya garis kemiskinan Sulteng yakni dari Rp391.763 pada Maret 2017 menjadi Rp408.522,-Disampaikan oleh Gubernur bahwa didalam menyusun rancangan APBD tahun 2019, pemprov Sulteng berpedoman kepada kebijakan-kebijakan  yang digariskan dalam  dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD T.A. 2019, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

“Alhamdulillah, pada tahun 2019 kita akan mendapat tambahan dana transfer yaotu dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 20,6 milyar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dana tersebut diperuntukkan unatuk pelyanan dasar publik bidang kesehatan, bidang infrastruktur.

DID merupakan reward atau penghargaan dari pemerintah pusat yang hanya diberikan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengeloolaan keuangan daerah , pelayanan dasar publik serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang kriteria utama penilaiannya adalah opini BPK atas laporan kinerja keuangan daerah serta penyusunan Perda yang tepat waktu setiap tahunnya,” kata Gubernur.

Terkait dengan hal tersebut Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kinerja dan kerjasama  semua pihak terkait dari jajaran legislatif, eksekutif dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah  sehingga prestasi tersebut dapat diraih bersama.

Gubernur berharap sinergitas ini terus berjalan  kuat dalam upaya terus meningkatkan  kinerja pembangunan sehingga kita akan tetap  mendapat DID ditahun tahun mendatang. Lanjut disampaikan oleh Gubernur Longki Djanggola, untuk alokasi dara transfer DAU Sulteng tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,63 Triliun atau bertambah sebesar Rp.51 milyar dari tahun 2018 sebesar Rp. 1,58 Triliun.Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan celah fiskal daerah,

Sementara itu berbeda dengan dana DAU yang naik, pendapatan dana yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak Prov.Sulteng tahun 2019 hanya mencapai sebesar Rp. 205,5 milyar atau turun Rp. 49 milyar dibandingkan pagu tahun 2018 sebesar Rp. 255,4 milyar. 

Terkait dengan rancangan RAPBD T.A. 2019 disampaikan oleh Gubernur pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.4.122.249.818.767,00, untuk rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp. 4,117.478.361.362,00 serta untuk pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 55.428.542.595,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 60.200.000.000,00

Mengakhiri sambutannya Gubernur meminta kepada segenap anggota dewan, untuk membahas lebih lanjut rancangan Perda tentang APBD Prov.Sulteng T.A. 2019. Turut hadir pada rapat paripurna ini Ketua DPRD, wakil-wakil ketua dan anggota dewan Prov.Sulteng, para Forkopimda, kepala OPD Prov.Sulteng, Kepala BI.**  


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN