Konflik Agararia Tanjung Sari Hadirkan Staf Presiden


Reporter/luwuk  :imam muslik

PENYELESAIAN Konflik agraria merupakan bagian dari agenda Program prioritas nasional yang pelaksanaannya dikawal kantor staf kepresidenan dan Wakil Presiden RI. Merujuk pada tugas dan fungsi tersebut, KSP RI melalui tim percepatan penyelesaian konflik agraria  (TPPKA) secara regular menerima pengaduan masyarakat terkait masalah agraria yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat tersebut, TPPKA telah mengadakan rangkaian rapat koordinasi dengan tujuan untuk secara bersama – sama dengan pihak terkait (kementrian dalam negeri), Kementrian Sosial, Kementrian PUPR, Kementrian ATR/BPN, guna mencari permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat Luwuk ke kantor staf presiden pada 6 Juni 2017 yang lalu.

Rangkaian rapat Koordinasi tersebut dilakukan pada tanggal 8 – 22 Oktober 2018 di kantor staf presiden, salah satu adalah kasus sengketa agraria di Banggai yang diselenggarakan 8 Oktober 2018 lalu. Kasus ini, masyarakat mengadukan perihal jaminan rumah bagi masyarakat korban penggusuran di Kecamatan Luwuk.

Rapat di ruang kantor Bupati Banggai, (28/11/2018) dihadiri staf presiden Tarigan, Kementrian PUPR, Kementrian Sosial, Kepala BPN, Kapolres Banggai, Dandim 1308 LB diwakili Kasdim, kepala OPD yang sempat hadir dan warga Tanjung Sari yang menjadi korban eksekusi.

Menurut Kapolres dirinya mendnapat tugas sebagai Kapolres dan PR pertama yang harus dikerjakan adalah membuat ide-ide apa yang harus ia lakukan agar supaya cepat, tuntas  bersama anggotanya menyiapkan kebutuhan baik berupa tenda maupun kayu dengan segera agar masyarakat dapat jauh lebih tenang.

Karena hal itu dilakukan pada saat Pemda akan memberikan bantuan semuanya ditolak oleh masyarakat Tanjung Sari. Sebenarnya Pemda sudah bekerja dengan sepenuh hati, tapi karena masih ada miss sehingga bantuan tersebut dikembailkan.

Polres sendiri yang dapat berkomunikasi saat itu, dan pihaknya menyadari saat itu masih baru menjabat. Sehingga agak sulit komunikasi dengan Bupati. ‘’Suatu saat pernah kami datangkan Water Conon, gunanya bukan untuk menyiram warga yang lagi demo melainkan untuk mengisi bak air di tandon, dengan langkah ini masyarakat berangsur-angsur dapat menerima polisi sebagai teman bahkan sahabat. Penyampain setara diungkapkan anggota DPRD, Jufri Diko. Intinya menyampaikan tuntutan masyarakat tentang enam tuntutan yang harus segera dipenuhi.**
Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN