Negara Belum Peduli Pengusaha KORBAN Penjarahan

H Karman Karim, SH ketua Forum Pengusaha Korban Penjarahan Pasigala

Reportase/Pasigala : Andono wibisono

PASCA Bencana dua bulan lalu (29 September 2018.red) langkah yang ditempuh pemerintah baru sebatas penanganan pengungsi, hunian sementara dan perencanaan hunian tetap. Hingga kini belum ada langkah konkrit percepatan pemulihan ekonomi pascabencana di Sulteng, khususnya di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala). Terlebih, bagi para korban penjarahan yang umumnya menimpa pengusaha lokal.

‘’Yang ada baru pemulihan korban bencana yaitu pengungsi. Belum ada saya mendengar langkah-langkah konkrit pemulihan ekonomi dengan melibatkan pengusaha yang juga menjadi korban dan yang terdampak bencana,’’ ujar Pengusaha perhotelan dan mal Sulteng, H Karman Karim, SH kepada Kaili Post kemarin (29/11/2018).

Menurutnya, pemulihan ekonomi di Sulteng sangat penting. Utamanya untuk menekan inflasi Desember hingga tahun 2019 mendatang. Saat ini, para pengusaha masih wait and see apa kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan ekonomi. Bila tidak, ‘’Jangan bicara kebangkitan perekonomian pascabencana. Pemerintah tanpa bantuan pengusaha sulit bangkit,’’ terangnya yang juga didaulat beberapa pengusaha menjadi Ketua Forum Pengusaha Korban Penjarahan Pasigala.

Kedua; menurutnya, pengusaha saat ini berjuang sebagai debitur untuk mendapat kebijakan perbankan yang merespon pemulihan ekonomi. ‘’Salah satunya penghapusan kredit atau penangguhan hingga tiga tahun ke depan. Saya yakin itu dapat mendorong kebangkitan ekonomi di Sulteng,’’ terangnya.

Menurutnya, penangguhan pembayaran kredit dan tetap membayar bungga kredit hingga beberapa bulan bukan stimulus pemulihan pengusaha pascabencana. ‘’Memang ada kebijakan penundaan pembayaran tapi bunga kredit diakumulasi menjadi pokok kredit. Artinya, tahun depan kredit pengusaha menjadi bertambah. Itu meringankan atau memberatkan. Siapa yang dapat menjamin faktor-faktor lain mendukung ekonomi dapat stabil? Bagi saya itu bukan solusi,’’ terang salah satu dewan komisaris pengelola Palu Grand Mal (PGM) itu.

Ketiga, lanjut mantan pengacara 25 tahun itu, pemulihan ekonomi juga tidak nampak karena masih belum ada jaminan keamanan berusaha dan investasi bagi pengusaha di Pasigala. Para pengusaha masih trauma dengan ‘tsunami moral’- istilahnya, pascabencana yang meruntuhkan kepercayaan berusaha. Ia menyebut kasus PGM, yang dijarah pascabencana hingga merugi ratusan miliar rupiah.

‘’Dulu omset PGM katakanlah sebulan hingga empat miliar rupiah. Bayar kredit dua miliar, gaji 1.500 karyawan, listrik dan operasional lainnya sampai 1,5 miliar rupiahlah. Ya masih bisa untuk pemegang saham 500 jutaan rupiah tiap bulan. Sekarang, omset hanya lima persen dari empat miliar, kira-kira bisa bangkit bila kredit hanya ditunda tetapi bunga bank tetap dibayar atau menjadi pokok kredit. Bisa bangkit atau terkapar?,’’ tuturnya.

Menurutnya, PGM hanya terdampak tsunami di lantai bawah yang tinggi air hingga tiga meter. Lantai dua, tiga dan empat tidak apa-apa. ‘’Tapi di hari keempat semuanya ludes dijarah. Tenen kita tau kondisi itu. kira-kira apa tidak kuatir bila berusaha lagi di PGM. Sudahlah kalau hanya baju, kaos dan sepatu atau lainnya dijarah. Tapi ini semua dari lemari, kursi bahkan kulkas juga dijarah. Kita ini berada di sekitar manusia yang tidak takut dengan Tuhan. Padahal, Tuhan sudah memperlihatkan kekuasaan Nya yang begitu jelas,’’ terang Karman berapi-api.

Mengapa saat ini bahan pokok, minyak goreng dan susu harganya naik? Menurut Karman itu akibat "Tsunami moral’" sehingga meruntuhkan kepercayaan para pengusaha memasukkan barangnya ke Pasigala

‘’Dulu barang bila diorder langsung dikirim dan dapat dibayar dengan tenggat waktu. Sekarang? Pengusaha yang sudah jadi korban bencana, korban penjarahan bila akan memasukkan barang harus cash dan saat pengiriman barang tidak ada jaminan barangnya aman dari penjarahan. Kira-kira demikian kondisinya sekarang. Ini bahaya bila dibiarkan sampai tahun depan,’’ terang pemilik Poso Mal itu.

Hal yang sama diungkapkan, pengusaha property dan Kelistrikan Palu, Farid Djafar Nazar. Ia tidak sependapat bila hanya penundaan pembayaran kredit. ‘’Analognya ketika terpapar bencana kita ini terkapar. Kalau hanya penundaan kita sama diminta duduk saja. Harus ada stimulan kebijakan pemerintah untuk membuat kita berdiri dan berlari harusnya. Jadi benar itu tuntutan penghapusan kredit korban dan terdampak bencana,’’ terangnya di tempat berbeda.

Keduanya sepakat upaya memperjuangkan hal ini harus mendapat dukungan semua pihak di Sulteng ke pemerintah pusat. ‘’Harus ada upaya mengetuk kebijakan pusat. Tanpa itu mustahil akan bangkit atau kuat,’’ ujar Karman Karim dan Farid Djafar Nazar terpisah.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN