Pildek Faperta Tak Jelas Berpotensi Caretaker

Prof Basir Cyio

Reporter: Yohanes clemens

PEMILIHAN
Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Tadulako (UNTAD) Periode 2019-2023 seharusnya telah berproses. Hal itu karena pada Februari 2019 nanti, masa jabatan Dekan Faperta akan berakhir. Namun, hingga saat ini, proses itu masih belum berjalan. Padahal, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan rapat pembahasan tata tertib, meski hingga kini belum ada kelanjutannya.

Pada saat media ini mengonfirmasi kepada pimpinan Faperta, Dr Rustam Abd Rauf SP MP, Wakil Dekan Bidang Akademik yang juga merupakan anggota senat Faperta, Dr Rustam menyampaikan memang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan rapat dengan agenda pembahasa tata tertib pemilihan dekan. Namun, rapat itu berlangsung dengan alot karena beberapa anggota senat bukan membahas mengenai tata tertib, tetapi malah mempersoalkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 8 Tahun 2015.

"Padahal payung hukum sudah jelas melalui Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2015. Namun, ada anggota senat yang mempersoalkan Permenristekdikti itu," jelas Dr Rustam.

Sedangkan, saat ditanya tentang nama anggota senat yang mempersoalkan Permenristekdikti itu, Dr Rustam enggan membeberkan nama. Namun, saat dikonfirmasi kembali apakah anggota senat yang mempersoalkan itu adalah Prof Dr Ir Saiful Darman, sebagaimana penjelasan dari anggota senat lain, Dr Rustam akhirnya membenarkan hal itu.

Dr Rustam kemudian menyampaikan, beberapa waktu lalu ada salah seorang anggota senat yang selama berlangsung rapat pembahasan tata tertib terus menerus mempersoalkan produk hukum yang telah disahkan Menteri Ristekdikti, Prof Mohamad Nasir dan diundangkan oleh Pihak Kemenkum-HAM. Bahkan, menurut Rustam, terlontar pernyataan dari Prof Saiful Darman, bahwa bisa jadi Menteri tidak membaca di saat tandatangani Permenristekdikti nomor 8 tahun 2015 tersebut.

"Jadi Prof Saiful Darman ini adalah anggota senat Faperta, dan dia berulangkali menyampaikan secara lantang bahwa Permenristekdikti Nomor 8 itu tidak dibaca oleh Pak Menteri saat ditandatangani," jelas Dr Rustam.

Menurut Rustam, rektor Untad selaku anggota senat Faperta berulang kali menjelaskan bahwa ini adalah produk hukum yang berlaku yang harus dihormati, namun lagi-lagi Prof Saiful Darman tetap mempersoalkan jika Permenristekdikti itu tidak dibaca Menristekdikti sebelum ditandatangani. 

"Bahkan penjelasan Pak Rektor jika Permenristekdikti itu adalah produk hukum yang harus dihormati,  tetap tidak bisa diterima oleh Prof Saiful Darman. Dia terus mempersoalkan bahwa Permenristekdikti itu cacat hukum karena tidak dibaca Pak Menristekdikti," ungkap Dr Rustam menyayangkan pernyataan Prof Saiful. Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian Prof Dr Zainuddin Basri ketika dihubungi tidak menjawab panggilan telepon. Saat dikirimi pesan singkat, juga tidak dijawab.

Rektor Untad, Prof Dr Ir Muh Basir Cyio yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan adanya rapat senat di Faperta, namun tidak mengikuti hingga tuntas sebab yang dibahas adalah Permenristekdikti Nomor 8 Tahun 2018, dan bukannya tata tertib. Padahal, agenda rapat senat saat itu, jelas Prof Basir Cyio, adalah pembahasan tata tertib pemilihan.

"Jadi saya lebih memilih tidak ikut rapat hingga tuntas. Biarkan mereka mendiskusikan perihal Permenristekdikti yang mereka tidak terima. Bagi saya, Permenristekdikti itu tidak perlu lagi dibahas karena itu adalah produk hukum yang sah," ujar Prof Basir Cyio.

Ketika ditanya apa benar ada anggota senat bernama Prof Dr Ir Saiful Darman mendeskreditkan Menteri yang menandatangani produk hukum tanpa pernah membaca? Mendengar pertanyaannya itu, Rektor Untad yang hadir sebagai anggota senat Faperta tidak memberikan komentar apa pun, tetapi tidak menyangkalnya. Prof Basir Cyio memberikan tanggapan bahwa terkait pernyataan dari salah seorang anggota senat itu sebaiknya dikonfirmasi kepada anggota senat lain yang hadir hingga usai rapat atau pihak Faperta.

"Soal itu saya tidak berkomentar. Namun, yang digarisbawahi bahwa Permenristekdikti itu adalah produk hukum yang sebelum terbit telah melalui proses panjang. Bahkan sebelum diparaf oleh Pak Sekjen, sudah digodok di Biro Hukum," kata Prof Basir Cyio.

Olehnya itu, lanjut Basir, diharapkan jika rapat berikutnya tidak lagi membahas hal itu, karena selain produk hukum, juga sudah jelas. Sebaiknya, harap Rektor, dapat dibahas hal substansial terkait agenda rapat senat yang telah ditentukan. 

Saat ditanya tentang langkah yang diambil oleh Pimpinan UNTAD jika agenda Pildek masih belum jelas sampai masa jabatan Dekan Faperta berakhir, Rektor UNTAD tidak mau berandai-andai. Prof Basir Cyio tetap mengharapkan agenda Pildek berjalan sesuai rencana dan berlangsung harmonis.

"Namun, jika sampai masa jabatan Pak Dekan Faperta berakhir belum dilakukan pemilihan, posisi jabatan Dekan Faperta berpotensi di-caretaker. Ini harus dilakukan agar tidak ada kekosongan jabatan, dan semua pelayanan, khususnya kepada mahasiswa dapat berjalan dengan maksimal," jelas rektor.**


Share on Google Plus

1 komentar:

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN