Rakor Pembentukan Forum Jasa Kontruksi

'

Reporter/Luwuk: Imam Muslik

JASA Kontruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan Nasional sehingga perlu dilakukan dalam pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam meningkatkan kemampuan guna mewujudkan tertib usaha jasa kontruksi, tertib penyelenggara pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasi pekerjaan konstruksi.

Asisten II Bidang Ekonomi, Andi Jalaludin, yang membacakan sambutan Bupati Banggai pada rapat koordinasi (rakor) pembentukan Forum Pembina Jasa Kontruksi, mengatakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan insfratruktur yang sangat besar Pemerintah RI sedang berupaya keras untuk mendorong pembangunan insfrastruktur di berbagai wilayah, program pembangunan insfrastruktur tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Terbatasnya anggaran fiskal, membuat pemerintah harus menemukan pola pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah pun memiliki aset-aset yang sebenarnya dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan nilai tambah asset tersebut sekaligus memberikan alternatif solusi bagi pendanaan proyek-proyek insfrastruktur,” kata Andi Jalaludin di Hotel Santika Luwuk, Kamis (29/11/2018).

Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banggai, selaku panitia pelaksana dalam laporannya menyebutkan dasar rakor adalah UU Kontruksi No 2 tahun 2017, tentang jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah  No. 30 tahun 2000 tentang penyelenggara dasar kontruksi, Peraturan daerah No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten banggai, Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Peraturan Bupati Banggai No. 76  tahun 2017 tentang penjabaran anggaran ketetapan dan Belanja daerah tahun anggaran 2007-2018.Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Banggai No. 900/86/KPTS/PUPR/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2018.

“Maksud dan tujuan rakor adalah untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan dan regulasi pola pembiayaan investigasi insfrastruktur dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia terkait pola pembiayaan non APBD, APBN guna meningkatkan dispensi insfrastruktur dibidang PUPR khususnya di wilayah kabupaten Banggai,” terangnya.

Rakor turut dihadiri Dirjen Bina Konstruksi  Kementrian PUPR Republik Indonesia, Sekretaris Dinas PUPR Banggai, Helena, sebagian Pimpinan OPD Banggai, Kapolres diwakili, Dandim 1308 LB  diwakili, Kejaksaaan Negeri Luwuk Diwakili, Danposal, Camat Sekabupaten Banggai, Ketua ASosiasi Perhimpunan Kontruksi, serta para pemimpin perusahaan.**




Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN