Raperda Tenaga Kerja Lokal Libatkan BPJS


 
Rapat Paripurna dengar Pendapat DPRD Kota Palu dan Pemkot Terkait Raperda Inisiatif Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal 
Reporter: Firmansyah

PEMERINTAH KOTA Palu, diwakili Asisten I Sekdakot, Moh. Rifani mengusulkan agar Raperda pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja local melibatkan BPJS ketenagakerjaan sebagai instansi yang berwenang di dalam memberikan jaminan sosial. Hal itu dibacakanya dalam pernyataan tertulis saat rapat paripurna, Rabu (21/11/2018) dengan agenda, pendapat Wali Kota terkait Raperda inisiatif tersebut.

Selain itu, Rifani juga mengatakan bahwa Raperda tersebut harus memuat ruang lingkup, serta pengaturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti yang terangkum dalam batang tubuh Raperda pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal tersebut.

Dalam ketentuan pendelegasian Raperda tersebut juga lanjut Rifani, menyarankan untuk dirumuskan kembali. Dengan berpedoman kepada UU Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.  Pengajuan Perda inisiatif itu juga tutur Rivani, sesuai dengan amanat pasal 23 hingga 30 peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015. Tentang pembentukan produk hukum daerah.

Namun dalam eksistensinya, pemerintah kota Palu menerima Raperda inisiatif itu, untuk dilakukan pembahasan di tingkat selanjutnya. Karena hal itu ungkap Rifani berakar dari hasil reses anggota legislatif beberapa waktu lalu. Untuk kemudian dituangkan menjadi peraturan daerah.

Setelah mendengarkan pendapat dari Wali kota, rapat  paripurna kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD Palu, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dengan diikuti dua puluh tujuh dari tiga puluh lima total anggota legislator Dekot.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN