SDC Protes Pembangunan Hellypad di Sombori



Helipad Ilustration
Reporter/morowali : Bambang sumantri

JAJARAN Pengurus dan anggota Sombori Diving Club (SDC) Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah sangat menyayangkan pembangunan Helipad di kawasan konservasi dan wisata Pulau Sombori. Ketua SDC Morowali, Kasmudin menjelaskan bahwa kala kunjungan Gubernur Longki Djanggola, beberapa waktu lalu menolak tegas kedatangannya menggunakan helikopter.

‘’Pak Gub katakan cukup lewat darat dan laut saja ke Sombori. Karena bila menggunakan helikopter harus membangun Helipad dan itu merusak keindahan kawasan wisata Pulau Sombori,’’ ujarnya menirukan pernyataan gubernur yang kala itu datang didampingi sejumlah pengurus SDC. "Saya ingin ke Morowali untuk menikmati keindahan alam bahari cukup menggunakan transportasi darat dan laut," kata Kasmudin mengutip pernyataan Longki Djanggola lagi.

Ia juga memprotes bahwa tanpa izin, pembangunan Helipad di wilayah kawasan konservasi Sombori Kabupaten Morowali ternyata sudah dilakukan. ‘’Instansi terkait dan Pemkab harus bertanggungjawab,’’ kata Kasmudin.

"Sungguh miris jika keindahan kawasan Ini dirusak kealamiannya, pembangunan Helipad ini dibangun tepat di area wisata (Spot Pulau Kayangan), padahal Sombori merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya mulai darat sampai bawah lautnya, beragam flora dan fauna yang hidup di areal hutan tersebut merupakan warisan yang sangat berharga dan menjanjikan untuk regenerasi Indonesia terkhusus Kabupaten Morowali di masa depan" ungkap Kasmudin.

Ia menambahkan, pembangunan Helipad jelas-jelas akan mengganggu dan merusak tatanan ekosistem di kawasan konservasi tersebut.

Terpisah, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Morowali, Sitti Asma Ul Husna Syah, yang sempat berkunjung ke Pulau Sombori beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa pihaknya belum pernah mendapat konfirmasi sedikitpun dari pihak pelaksana. Terlebih, harus mengeluarkan izin di wilayah konservasi tersebut.

"Saya sempat kaget juga melihatnya, seperti yang kita ketahui, izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter itu diberikan oleh pemerintah paerah setempat, setelah memperoleh pertimbangan teknis dari beberapa menteri, apalagi kawasan wisata loh," ungkapnya.

Ia mencontohkan, salah satu pertimbangan teknis yaitu dari Kementerian Perhubungan. Dimaksud meliputi aspek rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan lepas landas helikopterpun wajib menilai standar asas manfaat lainnya dengan mempertimbangkan aturan konservasi. 

Hal itu mengikuti Dasar Hukum : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 5 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan masih banyak lagi aturan lainnya yang mengatur tentang konservasi. Rencananya, dalam waktu dekat SDC dan sejumlah pihak akan terjun kembali ke lokasi Helipad untuk mengambil langkah selanjutnya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN