Tenaga Kerja Pasigala Terancam Nganggur


Salah satu pusat perbelanjaan terdampak Gempa 7.4 SR di kota Palu
Reporter: Ikhsan madjido

SEJUMLAH Tenaga kerja dari berbagai perusahaan di Kota Palu, Sigi dan Donggala terancam kehilangan pekerjaan akibat bencana gempa yang disertai tsunami dan likuifaksi yang memorak-porandakan infrastruktur tempat mereka bekerja pada 28 September 2018.

“Tidak sedikit harta benda hilang karena bencana. Tempat kerja saya juga sudah ambruk. Banyak jadi pengangguran seperti saya,” kata Ichwal, salah seorang warga yang sebelumnya bekerja sebagai chef di salah satu hotel di Kota Palu, saat ditemui di tenda pengungsian, Rabu (14/11/2018).

Untuk bertahan hidup, disamping mengharapkan bantuan, Ichwal beralih profesi memungut puing-puing bangunan yang masih bernilai ekonomis kemudian dijual. Barang-barang bekas reruntuhan bangunan seperti besi-besi bangunan bahkan atap seng yang sudah berserakan di tanah dijual dengan harga Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per lembar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Ir Abd Razak menyebut ada sekitar 2.399 tenaga kerja dari sejumlah perusahaan di Palu, Sigi dan Donggala yang terdampak bencana September lalu terancam kehilangan pekerjaan.

Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akibat gempa Pasigala tersebut tentu saja nantinya akan menjadi persoalan bagi pihak terkait. Olehnya dalam menyelesaikan masalah pengangguran akan ditempatkan kembali sebagai pekerja.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusannya menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota untuk penyelesaiannya termasuk memberikan jaminan sebagai hak para pekerja yang diberhentikan.

Sementara fungsi pemerintah provinsi dalam menangani persoalan tenaga kerja tersebut jika ada pelimpahan dari pemerintah kabupaten/kota. “Masalah pengangguran ini dilihat dari dua sisi. Pertama penempatan tenaga kerja, bagaimana mereka ditempatkan kembali. Kedua, tentang kewenangan. Sesuai UU hal ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Abd Razak. Dalam penyelesaian perselisihan dan kasus ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja provinsi aktif melakukan mediasi, karena masih terbatasnya jumlah mediator di kabupaten/kota.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN