Wali Kota: Pengungsi Palu 42.898 Jiwa

Ket foto: Wali Kota Hidayat didampingi Gubernur Longki Djanggola bersama Menko Polhukam Wiranto, sesaat sebelum rapat di ruangan Wapres RI Jusuf Kalla membahas pasca bencana Pasigala (05/11/2018).foto/hariskariming/kp 

Sumber/editor: Humas pemprov/andono wibisono

WALI KOTA Palu, Hidayat didampingi Ketua Dekot Ishak Cae dan Gubernur Longki Djanggola serta Ketua DPRD Sulteng, Prof (Em) Aminuddin Ponulele menyebut bahwa total pengungsi di Palu data terbaru adalah 42.898 jiwa atau sekitar 10.724 kepala keluarga (KK). Pernyataan Hidayat disampaikan kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kemarin (05/11/2018) di ruang kerja Wapres RI. demikian disampaikan kepala Biro Humpro Setdaprov Sulteng, Haris Kariming kepada Kaili Post.

Selain itu, terungkap pula dalam pertemuan terkait dengan langkah - langkah penanganan pasca gempa. Misalnya; Penetapan wilayah merah (daerah yg tidak bisa dibangun bangunan dan dihuni karena rawan bencana), kedua; Daerah relokasi: dibutuhkan lahan 1000 - 1500 ha untuk daerah relokasi dampak bencana kurang lebih 16.000 KK; ketiga; perencanaan relokasi rencana mulai Januari 2019 penataan infrastruktur rumah Huntap, Fasum Dan Fasos dan keempat yaitu; pelaksanaan relokasi. 

Pada pertemuan itu juga disinggung agar Badan Geologi dan pemerintah daerah segera membuat penetapan jarak dampak sepadan pantai untuk menghidari tsunami. Hal itu dapat mencontoh; Aceh 1 KM dari sepadan pantai. 

Menurut Haris, Bappenas telah menyetujui daerah relokasi sesuai usulan SK Wali Kota Palu dan Bupati Sigi. Bupati Sigi dan Wali Kota telah menetapkan empat lokasi relokasi. Yaitu di Talise, Tondo seluas kurang lebih 560 ha dan di Petobo kurang lebih 100 ha untuk Palu dan Pombewe Kabupaten Sigi kurang lebih 362 ha. 

Sementara itu, dalam proses penelitian ahli geologi daerah relokasi tersebut dasar penetapan relokasi mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah.  Pemerintah menetapkan dalam bentuk Perda tentang penetapan daerah merah yang tidak diperbolehkan adanya bangunan di atasnya.

Gubernur Longki juga memberikan penegasan agar ada data riil jumlah KK yang akan direlokasi untuk dibangunkan Huntap. Kemen PUPR meminta Badan Geologi segera memberikan data peta wilayah Deliniasi yang tidak boleh dihuni lagi terkait perencanaan infrastruktur perumahan, air bersih dan lainnya. Kerusakan bangunan rumah dampak bencana Data sementara di Pasigala; Rusak Berat kurang lebih 68.000 rumah dan Rusak ringan kurang lebih 70.000 rumah.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu

Titik Eceran Koran Harian Kaili Post Di Kota Palu
close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN