Akibat Definisi, Data Pengungsi Masih Abu-abu


 
'
Sumber/editor: Humpro sulteng/andono wibisono

DIAKUI Atau Tidak, hingga dua bulan berlalu bencana alam yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala belum memiliki data valid soal korban bencana, jumlah pengungsi, bahkan data korban penjarahan hingga data signifikan terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana, salah satunya jumlah kredit korban dan warga terdampak.

Hal inilah yang membuat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Hidayat Lamakarate meminta pihak kabupaten/kota di Pasigala itu untuk serius mendata. Bahkan Gubernur Longki Djanggola dihadapan Wali Kota Hidayat dan Ketua Dekot Ishak Cae saat konsultasi, menekankan agar Pemkot kosentrasi membenahi pengungsi dan tidak perlu memprogramkan yang belum mendesak.

Diakui, masih abu-abunya data pengungsi jelang finalisasi di tingkat provinsi membuat Pusdatina (Pusat Data Informasi Bencana) yang diketuai Moh. Hidayat Lamakarate mengundang pihak-pihak terkait guna menyepakati data pengungsi kabupaten/kota yang terdampak bencana. Menurut Sekprov, ketidakakuratan data yang masuk ke Pusdatina bisa membuat salah pengambilan keputusan. ‘’Dan ini yang harus diantisipasi, jangan sampai terjadi.’’ Tandasnya.

Ia mencontohkan; kasus kesalahan mengartikan jumlah KK dengan jumlah jiwa yang berpotensi merugikan pengungsi karena jika diasumsikan 1 KK setara 4 jiwa maka ada selisih 3 jiwa yang tidak tertangani akibat 1 KK diartikan sama dengan 1 jiwa. “Kita harap updating data Pusdatina sinkron dengan instansi-instansi lain,” ujar sekda menjelaskan kedudukan pusdatina sebagai pengolah data, hasil kiriman kabupaten/kota.

Dari pertemuan di kantor gubernur, Kamis pagi (6/12/2018), terlihat perbedaan data jumlah pengungsi antara IOM dengan dinas teknis kabupaten/kota yang diundang.

Contohnya saja Kota Palu, menurut versi IOM, tercatat jumlah pengungsi sebanyak 36.723 KK dari 67 titik yang disurvei. Sebaliknya versi Pemkot lewat Posko datanya mencatat jumlah pengungsi Palu sebanyak 42.666 KK per tanggal 5 November 2018, dan kini turun lagi jadi tinggal 10.356 KK per tanggal 29 November 2018.

Perbedaan data versi IOM dan Kota Palu saat dibandingkan, menurut Kepala BPBD Kota Presly, bermula dari instruksi Walikota Hidayat ke tiap OPD kota untuk menyurvei langsung data pengungsi di semua kelurahan yang ada. Jika Pemkot Palu mendata secara masif lewat OPD-nya maka IOM justru menggandeng pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kemanusiaan) untuk mengambil data dari sejumlah titik. 

Dari segi pendekatan, tampaklah bedanya yaitu IOM memilih DTM (displacement tracking method) dengan memilih titik-titik tertentu yang memenuhi syarat dan keterwakilan sampling. “Satu kelurahan (tanggungjawab) satu OPD, lalu tanda tangan ke camat (datanya) lalu masuk ke Posko,” jelas Presly terkait alur pendataan Pemkot yang diyakini jauh lebih akurat.

Penurunan jumlah pengungsi juga disebabkan sudah ada di antara pengungsi yang pulang kembali ke rumah masing-masing, setelah merasa cukup berani dan melihat rumahnya tidak masuk dalam kategori rusak berat.  

Olehnya agar terwujud keakuratan data, aa harapkan supaya pihak-pihak yang duduk bersama menyepakati dahulu definisi pengungsi sebelum terjun mendata di lapangan. Menurut definisinya, yang dimaksud pengungsi adalah mereka yang tidak berdaya karena rumahnya rusak berat dan hilang ekonomi atau mata pencaharian sehingga harus mengungsi.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN