Astakira Soroti Kasus Stempel Palu Arit

Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Provinsi Sulawesi Tengah, Julfikar Bualo

Reporter/morowali : Bambang sumantri

KETUA Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Provinsi Sulawesi Tengah, Julfikar Bualo kembali menyoroti masalah penanganan kasus stempel Palu Arit yang terkesan jalan di tempat. Ia mempertanyakan tindak lanjut penyelidikan pihak Kepolisian Resort Morowali yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang terjadi di PT CRCC itu.

Menurut Julfikar, selama ini tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan apa makna dari logo Palu Arit yang tercantum di stempel itu. Sedangkan di Indonesia sendiri telah paten merupakan lambang komunis. 

"Secara yuridis, paham-paham PKI sudah sangat dilarang tumbuh dan berkembang di bangsa ini dan dianggap sebagai kejahatan, ketentuan soal larangan tersebut dalam produk hukum MPR yang masih berlaku adalah Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme, dan Leninisme, menurut saya selaku warga negara Indonesia, itu merupakan lambang komunis, jadi kasus ini jangan dipeti-eskan," ungkap pemuda yang akrab disapa Roy kepada media ini, Selasa (04/12/2018).

Ditambahkan Roy, jika pihak berwenang tidak menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas, maka ada pertanyaan besar yang akan timbul dari berbagai kalangan tentang penegakan hukum khususnya yang ada hubungannya dengan lambang-lambang komunis. 

"Jangan sampai timbul stigma yang tidak baik dari masyarakat tentang aparat Kepolisian dalam kasus ini, maka dari itu kami minta agar kasus ini ditangani dengan serius sebagai wujud nyata kinerja dari Kepolisian, kami masih menunggu kerja baik dari Polres Morowali," jelas Roy.

Sementara, Kapolres Morowali AKBP Dadan Wahyudi beberapa hari lalu mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan pihaknya terus mengumpulkan bukti apakah masalah itu termasuk makar atau tidak.

Dadan menjelaskan, dalam menamgani kasus itu dibutuhkan ahli untuk melakukan pengkajian sehingga tidak salah dalam menentukan langkah selanjutnya. "Kami terus melakukan penyelidikan, dan nanti kita butuh ahli untuk mengkajinya agar tidak salah langkah," tandasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN