Besok, Gugatan CSR ke 28 Perusahaan Diputuskan



Aksi Damai Aliansi Palu Monggaya Terkait CSR 
Reporter: Ramdan otoluwa

SERIKAT PEKERJA Hukum Progresif (SPHP) dan Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palu yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya (APM) melakukan aksi kemarin (04/12/2018). Aksi tak lain menyambut rencana putusan pengadilan tanggal 6 Desember 2018 besok terkait gugatan CSR. Aliansi menuntut hukum 28 perusahaan yang tidak menjalankan CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan.

Menurut Agussalim SH yg mewaliki LBH Palu bahwa Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu tidak mencantumkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai rujukan. Artinya, kata Agus hal itu cacat secara yuridis formal.

“Di Undang Nomor 40 dipasal 74 sangat jelas sekali mewajibkan perusahaan mengeluarkan CSR, bukan sedekah, bukan bagi-bagi beras, bukan hibah untuk masyarakat. Tapi wajib mengeluarkan CSR,” ujar Agussalim SH di hadapan massa aliansi palu monggaya (APM).

Selain itu, Agus yang juga Koordinator Nasional Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), menyebut bahwa UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 17 sangat jelas juga disebutkan bagi perusahaan yang menanamkan modal di segala sektor, wajib mengeluarkan CSR. ‘’Diundang-undang nomor 25, banyak sekali yang harus dikeluarkan pada pasal 2 untuk mengeluarkan pemeliharaan lingkungan. Di pasal 17 sangat jelas sekali mengatur bahwa perusahaan harus mengeluarkan dana untuk perbaikan lingkungan. Pasal 15 poin B, juga sangat jelas mengatur perusahaan agar mengeluarkan CSR.’’ Tegasnya.

“Bagi perusahaan yang tidak menjalankan poin pada pasal 15 itu, maka pada pasal 34 disebutkan sanksi berupa teguran secara tertulis, pembatasan, pembekuan perusahaan dan pencabutan izin usaha. Namun pada Perda nomor 13 tahun 2016, tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya itu,” tegas Agussalim SH.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN