Huntap Tidak Dibangun di Zona Merah

Kunjungan Konsultasi Walikota Palu Hidayat, Ketua DPRD Ishak cae dan anggota Dekot ke Gubernur Longki Djanggola pekan lalu (30/11/2018).

 Sumber: Humprov sulteng

GUBERNUR Longki Djanggola menegaskan bahwa hunian tetap tidak akan dibangun di lokasi yang masuk pada wilayah zona merah atau zona rawan bencana empat (ZRB-4). Hal itu sesuai dengan rekomendasi JICA dan Bappenas setelah melakukan pemetaan wilayah di Kota Palu.

Pernyataan gubernur itu diungkapkan ketika menerima kunjungan Konsultasi Walikota Palu Hidayat, Ketua DPRD Ishak cae dan anggota Dekot pekan lalu (30/11/2018).

Sebelumnya, Ishak Cae menyampaikan tindaklanjut hasil pertemuan di istana presiden dalam hal percepatan pemulihan masyarakat akibat dampak gempa dan penetapan lokasi pembangunan Huntap. Disamping itu, kata Ishak bahwa saat ini Dekot sedang melakukan pembahasan APBD TA 2019. Salah satu kegiatan yang diusulkan Pemkot yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemukiman Huntap masyarakat mengacu rencana revisi tata ruang Palu.

Didampingi Asisten Adminitrasi Pembangunan dan SDA, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala BPBD, Karo Humas dan Protokol, Gubernur menyampaikan bahwa bahwa lokasi yang diusulkan untuk Huntap adalah sesuai dengan penetapan dan usul Walikota yaitu tiga lokasi. Yaitu Kelurahan Tondo, Talise dan Duyu.

Usulan itu, diteruskan ke Bappenas dan telah mendapat persetujuan. Ketiga lokasi itu saat ini masih dalam finalisasi kajian JICA. Setelah hasil kajian JICA selesai akan ada pelaksanaan penandatanganan rencana induk pemulihan pasca bencana Sulteng dan setelahnya kabupaten/kota menyusun rencana aksi sesuai panduan yang disediakan.

Soal alokasi anggaran pembangunan Huntap dan sarana prasarana pendukunya seluruhnya dibiayai pemerintah sesuai master plan Kota Palu baru. ‘’Saat ini persetujuan lokasi Huntap dari Bappenas sesuai usul Walikota belum di-SK-kan karena masih menunggu hasil kajian dari JICA.

Sesuai hasil kajian terdapat 4 zona kelayakan pembangunan Huntap. Untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat salah satunya Zona Merah dimana zona ini tidak diperkenankan mendirikan bangunan tetapi saat ini masih terdapat existing atau bangunan pada zona merah tersebut tidak dilakukan pengusuran tetapi pemerintah akan menyosialisasikan hasil kajian tersebut supaya masyarakat dapat mengetahui tujuan kita ke depan,’’  terang gubernur.

Walikota menyebut bahwa usulan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan di lokasi Huntap sebesar Rp100 miliar. Hidayat menjelaskan anggaran itu untuk menjaga seandainya tidak ada alokasi dari pusat. Bilamana nantinya anggaran pembangunan Huntap dan sarana prasarana pendukung sesuai mater plan tersedia, maka anggaran tersebut menjadi saving dan dapat dialokasikan untuk penggunaan lainnya.

Menanggapi Penyampaian Walikota, gubernur menyampaikan bahwa antisipasi yang dilakukan Wali Kota sangat baik supaya kebutuhan masyarakat bisa teratasi. Gubernur menyampaikan harapannya agar supaya Pemkot dan Dekot fokus memikirkan bagaimana cara percepatan pemulihan kondisi masyarakat.  ‘’Jangan memikirkan hal hal lain dulu saya harapkan fokus saja untuk memikirkan pemulihan kondisi masyarakat supaya masyarakat kita cepat pulih,’’ kata Gubernur.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN