Ini Kata Komda HAM Soal Penghapusan Kredit

Dedi Askary SH

Editor : andono wibisono

JUMAT (28/09/2018) pukul 13.59 WIB lalu, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,9 SR dan dimutakhirkan menjadi 6.0 SR Lok: 0.35 LS, 119.82 BT (Pusat gempa berada di darat 61 km arah Utara Palu) dengan kedalaman: 10 KM mengguncang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya gempabumi dengan kekuatan magnitude 7,7 SR yang kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi magnitude 7,4 SR kembali mengguncang Kota Palu, Sigi dan Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, pukul 17.02 Wita. Pusat Gempa pada kedalaman 10 KM dengan jarak 27 Km Timur Laut Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Menurut Ketua Komda HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary SH, gempa bumi yang mengakibatkan tsunami dan likuifaksi tersebut, selain menimbulkan korban jiwa juga mengakibatkan kerugian material berupa rusaknya bahkan musnahnya harta benda ribuan masyarakat yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala termasuk dalam hal ini bagi debitur perbankan dan industri jasa keuangan (IJK) seperti jasa leasing.

Bagi debitur di wilayah terdampak, jelas Dedi, rusak dan musnahnya harta benda serta unit usaha dapat menyebabkan ketidakmampuan membayar kredit kepada perbankan dan leasing dimana dalam teori ekonomi disebut kredit macet (non performing loan/NPL).

Ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban pembayaran kepada perbankan dan leasing dalam bencana alam yang terjadi sebagaimana tersebut, harus dipandang sebagai keadaan memaksa (force majeure) atau Kahar atau overmacht, merupakan unsur ketidak-sengajaan yang diartikan “debitur mau membayar tetapi tidak mampu, tandasnya.

Dalam keadaan memaksa ini terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan perjanjian, peristiwa ini menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai dan karena debitur tidak dapat disalahkan dan tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut.

Doktrin hukum tentang keadaan memaksa (Force Majeure) atau overmacht sebagaimana dikemukakan di atas seiring dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 409K/Sip/1983 menyatakan bahwa keadaan memaksa dilihat sebagai keadaan yang diakibatkan malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh para pihak yang berprestasi, kutip Dedi kembali.

Bahkan jauh sebelum putusan tersebut di atas, Putusan MARI No. 24K/Sip/1958 menyatakan Force Majeure telah menutup kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena Force Majeure untuk memenuhi kontrak.

Atas dasar dan alasan tersebut serta menindak lanjuti pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana banyak terpubliksasikan di berbagai media bahwa kredit di Pasigala dapat dihapus. ‘’Apa yang diperjuangkan Forum Debitur Korban Bencana Pasigala, mengajukan permohonan dan berharap pada Presiden Republik Indonesia berkenan menggunakan Diskresi  yang dimiliki oleh Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan untuk segera mengeluarkan kebijakan Penghapusan Utang Bagi Debitur Perbankan dan Leasing korban bencana alam Sulawesi Tengah,’’ terangnya.

Kebijakan dimaksud sangat penting dan strategis, mengingat kebijakan dimaksud juga merupakan bagian dari upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan Sosial bagi debitur yang terdampak bencana alam.  Jikalau apa yang dimohonkan Forum Debitur Korban Bencana Pasigala tidak berkesesuaian dengan peraturan perbankan, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakukan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah tertentu di Indonesia Yang terkena Bencana Alam, yang oleh karenanya tidak dengan tegas mengatur mengenai penghapusan utang bagi debitur yang terkena dampak bencana alam, dimana hanya mengatur restrukturisasi bagi bank umum dan bank perkreditan rakyat, dalam hal ini sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya Dapat Diabaikan. 

‘’Mengingat hal tersebut bertentangan dengan doktrin hukum tentang force majeure, bahkan lebih jauh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor. 409K/Sip/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 24K/Sip/1958.’’ Tegas Dedi lagi.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN