Keppres Satgas Bencana Disambut Korban Pasigala



Reporter: Idham

TERBITNYA Keputusan Presiden RI No 28 tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di BTB, Sulteng dan Wilayah lainnya mendapat sambutan korban pascabencana 28 September 2018 lalu di Sulawesi Tengah. Keppres yang ditandatangani 28 Nopember 2018 lalu itu menunjuk Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla sebagai Ketua Satgas.

Satgas bertugas melakukan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang rusak akibat terdampak bencana; dan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penaggulangan bencana di NTB dan Sulteng serta wilayah lainnya. Hal itu jelas tertuang pada pasal kedua. Keppres berlaku hingga 31 Desember 2020.

Terbitnya Keppres itu disambut Aliansi Debitur dan Korban Penjarahan Pasigala kemarin (04/12/2018). Usai menerima salinan Keppres, salah satu anggota aliansi Ketua Forum Korban Penjarahan Pasigala, Karman Karim SH menyambut gembira. Menurutnya, langkah yang tertuang pada Keppres No 28 itu akan mempercepat proses perjuangan para debitur untuk penghapusan kredit di Pasigala. Hal senada juga dikatakan Ketua Dewan Pendiri Survivor Indonesia, DR Suparman.

Sementara itu, guna percepatan pemulihan ekonomi wilayah terdampak dan korban pascabencana di Pasigala Forum Debitur Korban Bencana Pasigala bersama elemen lainnya membentuk aliansi.

Elemen aliansi selain forum debitur juga ada forum korban penjarahan, Komda HAM RI perwakilan Sulteng & Survivor Indonesia. Dengan tujuan yg sama Aliansi akan menyurat ke Presiden RI, DPR RI, DPD RI dan pemangku kepentingan nasional. 

Kedua; terekam data anggota forum berdasarkan formulir bermaterai 6000 saat ini sebanyak 32,5 ribu anggota dari Pasigala. Ketiga; data tersebut masih dalam proses input sof copy untuk dapat dipetakan jumlah kredit korban dan anggota terdampak. 

Keempat; total data anggota yang sudah diinput jumlah kredit baru Rp1,7 T dan berpotensi macet. Kredit tersebut bersumber dari bank konvensional, industri jasa keuangan/leasing. Nilai kredit itu terangkum baru dari 18 ribu anggota yang terinput. 

Kelima; untuk forum korban penjarahan sendiri belum merilis jumlah pasti kerugian. Namun diperkirakan kerugian debitur korban penjarahan mencapai Rp1 triliunan. Hal itu meliputi perhotelan, mal, toserba, toko mamin dan distributor mamin serta pergudangan.  ‘’Aliansi yakin bila hal ini tidak diselesaikan dengan cara penghapusan kredit maka tekad Sulteng Bangkit dari sisi ekonomi dinilai hanya sia-sia.’’ Tandas DR Suparman.

Disebutkannya lagi, aliansi akan bekerja sama secara masif dengan seluruh komponen masyarakat Sulteng, TNI/Polri, swasta dan ASN khususnya di Pasigala.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN