.

.

KPAI : Berlakukan Kurikulum Darurat di Kawasan Bencana

'

Sumber: Teropongsenayan

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan ke pemerintah pusat untuk membuat kurikulum sekolah darurat di daerah-daerah terdampak bencana. Pasalnya, menurut Retno ruang belajar sekolah darurat tidak nyaman untuk proses pembelajaran dan jam belajar di sekolah darurat juga lebih pendek waktunya.

"KPAI sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Oleh karena itu, Retno menyatakan akan mempertanyakan jika pemerintah tetap menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini buat anak-anak di lokasi terdampak bencana. "Tidak adil menurut saya jika sekolah darurat harus ikut menerapkan kurikulum nasional yang saat ini berlaku, sementara sarana prasarana sangat minim, kondisi pendidik dan kondisii psikologis anak-anak juga masih belum stabil," tegasnya

Apalagi, wilayah Indonesia memiliki karakteristik geografis rawan bencana, karena wilayah Indonesia terletak di cincin api dunia. “Indonesia sangat rawan diguncang gempa hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang ada juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana,” jelas Retno.
Selain perubahan kurikulum, Retno juga mengatakan perlu adanya perubahan sistem penilaian terhadap sekolah-sekolah di lokasi terdampak bencana.

Sementara itu, Komisi VIII DPR enggan disalahkan atau dikambinghitamkan atas rendahnya anggaran penanggulangan bencana yang dikeluhkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, saat ini dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 6,5 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi ada di Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ace menilai kurang tepat bila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan anggaran tahun 2019 lembaganya yang terlalu kecil. 

"Jadi sebetulnya soal anggaran mitigasi itu dikembalikan kepada komitmen Pemerintah sendiri," kata Ace di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Politisi Golkar ini mengaku, Komisi VIII DPR RI tidak pernah ada maksud untuk mengetok anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp600 miliar. Sebab, pagu anggaran mitigasi bencana yang merancang adalah Pemerintah, dan bukan DPR RI. "Kami komisi VIII dari sejak mendukung anggaran mitigasi bencana, terutama upaya early warning system kebencanaan," tuturnya.

Diketahui, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, anggaran BNPB pada tahun 2019 sebesar Rp 600 miliar terlalu kecil. Bahkan, Sutopo menyebut anggaran BNPB dari tahun ke tahun semakin menurun. Untuk tahun 2018, sambung Sutopo, BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. "Sistem penilaian dan prinsip keadilan bagi semua anak didik tidak mungkin disamakan antara sekolah tidak terdampak bencana dengan siswa di sekolah darurat," pungkasnya.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN