Longki ‘Dipuji’ Ombusman, Anies Sabet Tiga Award KPK

Rapat Kerja APPSI yang mengagendakan Evaluasi Perdagangan antar daerah provinsi se Indonesia semalam dibuka di Hotel Borobudur, Jakarta. Nampak Gubernur Longki Djanggola berjabat erat dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Keduanya, kini mencari figur Wakil Gubernur.foto/humpro/KP

Reporter/sumber: andono wibisono/liputan6.com

GUBERNUR Longki Djanggola di akhir tahun ini berturut-turut mendapat pujian nasional. Kemarin, (05/12/2018) mendapat penghargaan kepala daerah yang sukses sebagai Gubernur Entrepreneur Award 2018 dari Innovation Network of Asia. Award itu diserahkan founder and chairman MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya di Jakarta. Tanggal 10 Desember mendatang, Longki mendapat penghargaan dari Ombusman sebagai pemerintah daerah yang patuh terhadap standard pelayanan publik sesuai UU No 25 Tahun 2009. Penghargaan itu akan diserahkan di Audotorium TVRI Jakarta, 10 Desember 2018 mendatang.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik.

-
Penghargaan diserahkan pimpinan KPK Agus Rahardjo, Alexsander Maruata, dan Saut Sitomorang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. "Ini dikerjakan oleh semuanya. Ini adalah penghargaan untuk semuanya dan Alhamdulillah kita dapatkan yang terbaik di level provinsi seluruh Indonesia. Kita yang terbaik, kita bersyukur sekali," kata Anies di Hotel Bidakara, Rabu (5/12/2018).

Anies mengatakan, penghargaan tersebut adalah bukti komitmen Pemprov DKI melawan korupsi. Ke depan, Pemprov DKI akan terus meningkatkan kesadaran untuk menghindari praktek korupsi. "Ini menunjukkan bahwa di jajaran Pemprov DKI, kesadaran untuk melaporkan, membebaskan diri dari praktek-praktek korupsi itu sudah tinggi sekarang," katanya.

'
PENILAIAN SETAHUN
Mantan Mendikbud itu menyatakan, penghargaan itu merupakan penilaian kinerja Pemprov DKI selama setahun terakhir. Total laporan gratifikasi yang dilaporkan pada KPK pada 2018 mencapai Rp 23 miliar. "Kalau nilainya Rp 23 miliar kalau jumlahnya 300-an laporan. Nilainya lumayan tuh berarti," sebutnya.

Adapun tiga kategori penghargaan itu antara lain Penerapan LHKPN Terbaik Tahun 2018, Pemerintah Daerah dengan Nilai Gratifikasi Terbesar yang Ditetapkan Menjadi Milik Negara Tahun 2018, dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN