Ongki: Wagub Harus dari Profesional

Tri Putra Toana
Reportase/editor: Idham/andono wibisono

MUNDURNYA, Faisal Mang sebagai bakal calon wakil gubernur Sulteng pasca Sudarto membangun wacana baru untuk mencari siapa yang tepat mendampingi Gubernur Longki Djanggola, dua tahun lebih lagi. Menurut tokoh Pers Sulawesi Tengah versi Dewan Pers, Tri Putra Toana kemarin siang (05/12/2018) bahwa ada momentum yang besar ke depan berkaitan dengan pengisian kotak jabatan politik Wagub.

Momentum pertama; adalah tugas penting membangun Sulteng yang tiga daerah sentra di wilayah Barat yaitu Palu, Sigi dan Donggala yang terdampak bencana dahsyat untuk kembali bangkit dari keterpurukan. 

‘’Diakui atau tidak Sulteng kali ini sakit. Butuh dokter spesialis bedah yang tepat membuat diagnosa untuk segera dilakukan treatment,’’ terang Ongki – sapaan akrabnya.

Momentum kedua; adalah mewujudkan visi Gubernur Longki Djanggola untuk sejajar dengan daerah lain yang berdaya saing dan mandiri. ‘’Tantangannya besar. Dua tahun setengah Pak gub bersusah payah mengejar itu. Datang bencana, semua kembali harus ditata. Sisa waktu dua tahun lebih lagi. Butuh percepatan lebih lagi,’’ tandas owner sekaligus founder Trimedia Grup itu.

Momentum itu akan menjadi monumen kebanggaan masyarakat, apabila Gubernur Longki memilih figur tepat, muda dan profesional. ‘’Sudah waktunya Sulteng diisi profesional yang seirama dengan beliau (gubernur.Red). Jangan pegawai negeri lagi atau politisi. Maaf kalau ASN nanti terlalu lama bergerak dengan Juklak dan Juknis istilahnya. Kalau politisi nanti lebih banyak pencitraan dari pada keikhlasan membantu Pak Gub,’’ tandasnya dengan nada berseloroh.

Dijelaskannya, kalangan profesional biasa sedikit bicara tapi banyak bekerja. Dua tahun lebih itu, adalah ruang yang besar untuk banyak bekerja dan sedikit bicara. ‘’Disisi lain pasti loyal dengan aturan dan pimpinan. Karena budaya kalangan profesional begitu,’’ terunya memberi argumentasi.

Ia yakin, kalangan profesioanl di Sulteng sangat banyak dan mapan. Hanya saja selama ini tidak pernah diberikan panggung di depan untuk diajak bersama-sama membangun daerah dalam proses pengambilan kebijakan politik pembangunan, kemasyarakatan dan sosial ekonomi. ‘’Sulteng harus bangkit dan jawabannya harus berani keluar dari kelambu penggap yang hanya itu-itu saja,’’ tandas pegiat media yang hingga kini masih aktif berkelut di redaksi.

Sebelumnya, Sesuai Suratnya tertanggal 9 Nopember 2018 lalu, Kementerian dalam Negeri RI No 122.72/8992/Otda tentang pengisian Wakil Gubernur Sulteng meminta agar pemerintah Provinsi Sulteng segera mengisi jabatan Wakil Gubernur. Pengisian itu sesuai UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 dan dan peraturan pengganti UU No 1 tahun 2014 khususnya pasal 176 ayat (1 dan 4). Surat Kemendagri itu ditandatangani Dirjen Otda Sumarsono MDM.

Surat tertanggal 9 Nopember 2018 dari Dirjen Otda itu ditujukan kepada Ketua DPRD Sulteng, Prof Aminuddin Ponulele. Beradar surat itu ke redaksi dengan disposisi berbunyi; ‘’Panitia pemilihan untuk segera ditindaklanjuti’’ dengan tinta warna hijau. Tinta yang dikenal digunakan Aminuddin Ponulele.

Di sisi lain, beredar pula surat tertanggal 6 Agustus 2018 dari Tim Advance partai koalisi yaitu Gerindra, PAN dan PKB serta PBB yang ditandatangani; dari Gerindra yaitu DR Alimuddin Pa’ada, Rusli Palabi dari PAN, Muhammad Amin Thahir dari PKB, Wawan Setiawan dari PBB itu merekomendasikan dua nama yaitu Faisal Mang dan Anwar Hafid.

Sayang kedua nama ini hingga malam ini belum dapat dikonfirmasi. Anwar Hafid berkali-kali nomor hand phonenya tidak dapat dihubungi. Demikian pula dengan Faisal Mang.

Sesuai data redaksi, tertanggal 02 Desember 2017 lalu, Gubernur Longki Djanggola mengusulkan dua nama yaitu Faisal Mang dan dr Ansyhari. Bahkan Gubernur pada Kaili Post kala itu berjanji akan membahasnya dengan partai pengusung (kailipost.com).

Berturut-turut sesuai dengan data digital kailipost.com, sejak Mei 2017 lalu pembahasan pengisian Wagub mulai dilakukan. Klimaknya, pihak PAN mengusulkan satu nama yaitu Oscar Paudi. Padahal Panlih DPRD Sulteng sesuai dengan tatibnya hanya menerima dua nama. Akhirnya pembahasan Wagub itu deadlock hingga nyaris setahun hingga saat ini.**   

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN