PPID Pemprov Gelar Rapat Evaluasi

PPID se Sulteng kemarin menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (27/12/18)

Sumber/editor: Humpro sulteng/ramdan otoluwa

UNTUK Meningkatkan kualitas pelayanana masyarakat, khususnya layanan informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) se Sulteng kemarin menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (27/12/18).

Kabag Humas, Penerangan & Publikasi Biro Humas & Protokol Pemprov Sulteng, Adiman,SH  yang juga selaku Ketua Panitia kegiatan evaluasi mengatakan, tujuan dilaksanakannya evaluasi PPID dan PPIDP lingkup Pemprov untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan informasi di OPD.

Dimana hal ini menjadi tanggung jawab PPID dan PPIDP dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi setiap OPD dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik. Tujuannya, agar dapat mencari solusi yang konkrit setiap permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Asisten Pemerintahan Umum & Organisasi Pemprov Mulyono saat membacakan sambutan Gubernur mengatakan bahwa dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menyadarkan kita akan betapa pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap segmen penyelenggaraan pelayanan publik.

Menyikapi itu, kata gubernur, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yang diharapkan dengan adanya undang-undang itu dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap optimalisasi pembangunan, khususnya dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan mulai dari pusat sampai ke daerah, tanpa terkecuali di Provinsi Sulawesi Tengah.

PPID se Sulteng kemarin menggelar rapat evaluasi di aula Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (27/12/18)
Dengan UU KIP tersebut, memberi suatu garansi kepastian bahwa setiap warga negara bisa memperoleh informasi-informasi mengenai kebijakan publik baik yang sudah, sedang maupun yang akan dijalankan oleh badan-badan publik secara mudah, cepat dan transparan, tanpa sedikitpun dikenai biaya alias gratis dalam mengaksesnya.  Jelas Gubernur dalam sambutan tertulisnya

Gubernur berharap ke depannya, penyampaian informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjembatani dan tersosialisasi dengan baik melalui PPID sebagai ujung tombak penyebar luasan data informasi, sekaligus turut andil dalam upaya pencegahan tindak pidan korupsi sesuai dengan hasil Korsup KPK.

Selain itu, saat mengawali focus diskusi rapat evaluasi, Kepala Biro Humas & Protokol Setdaprov Drs.Moh.Haris mengatatakan; PPID maupun PPIDP merupakan tugas tambahan. Dimana PPID utama melekat Di Bagian Kehumasan dan dibantu PPID pembantu yang ada di OPD berdasarkan pasal 6 ayat 2 Permendagri 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. 

Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan atau kehumasan  “Berdasarkan Permendagri 3 Tahun 2017, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama itu melekat pada jabatan struktural yang menangani fungsi Kehumasan,”ungkap Ka Biro Humas & Protokol.

Pada akhir rapat dirumuskan beberapa poin penting antara lain memaksimalkan peran PPID di setiap OPD, monitoring website PPID seperti update berita terakhir dari masing-masing OPD dan update konten serta menyusun informasi yang dikecualikan di OPD masing-masing misalnya nota dinas, draft surat yang belum disahkan, data pribadi PNS, dan lain-lain. Rapat diikuti 100 orang peserta yang terdiri  dari PPIDP masing- masing OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN