Sejumlah Pejabat Morowali Korup?

ADA ANLEG NANGIS DIPERIKSA
Inilah sekolah di Desa Ipi yang lahannya dihibahkan pemiliknya, namun diduga dananya dicairkan untuk pembebasan lahan hingga kasus ini dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Morowali dan Tipikor Polda Sulteng. Foto/bambang sumantri/kp

Reporter/morowali: Bambang sumantri

SEJUMLAH Pejabat baik dari eksekutif dan legislatif Morowali mulai diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Morowali terkait proyek pembebasan lahan di Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Propinsi Sulteng. Proyek senilai Rp.3 miliar itu dianggarkan pada tahun anggaran (TA) 2017 lalu masih semasa Bupati Anwar Hafid.

Data yang dihimpun redaksi menyebut, dugaan korupsi itu berlatar pembayaran lahan sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan sekolah yang telah dihibahkan lahannya oleh warga. Tapi, ketika sudah dibangun lahan yang di atasnya sudah dibangun sekolah menjadi sengketa.

Pihak Kejari Morowali yang dikonfirmasi mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan serta pengumpulan data dari beberapa pihak yang terkait. ‘’Saat ini kita masih dalam proses pulbaket dan puldata, pemilik lahan juga kita mintai keterangan," ungkapnya.

Sebelumnya, kasus ini pernah ditangani oleh Tipikor Polda Sulteng, seperti yang dikatakan Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hery Murwono saat dikonfirmasi via WhatsApp. ‘’Kalau mau menunggu, dari Dirreskrimsus saja, kalau pendapat saya kasus ini masih dalam lidik dan akan dikoordinasikan dengan kejaksaan, karena juga melakukan penyelidikan secara hukum, tidak boleh satu kasus ditangani oleh dua institusi yang berbeda," jelasnya.

Dikatakannya, meskipun Tipikor Polda pernah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi seperti pejabat eksekutif dan legislatif  Morowali atas kasus tersebut, pihaknya akan tetap mengkoordinasikan hasil penyelidikan itu kepada pihak Kejari Morowali selaku instansi yang menanganinya sekarang. ‘’Hasil penyelidikan Tipikor nanti akan dikoordinasikan dengan kejaksaan karena sudah lebih dahulu melakukan penyelidikan," ungkapnya.

Meskipun tak membuka siapa saja nama-nama oknum yang telah diperiksa, namun Hery mengakui bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat legislatif dan eksekutif Morowali bahkan ada yang sampai menangis dan ketakutan. "Yaaah, kalau itu manusiawi lah dalam proses lidik," singkatnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali, Alwi Gawi yang dikonfirmasi membenarkan bahwa TA APBD 2017, pihaknya telah memproses tagihan dari Dinas Perumahan Kabupaten Morowali untuk membayar lahan yang sudah dihibahkan untuk membangun sekolah MAN Ipi tersebut.

"Kita di BPKAD betul-betul baru tahu itu bahwa ada cerita hibah setelah ada pemeriksaan dari Tipikor, saya bilang waktu diperiksa, saya sama sekali tidak tahu riwayat lahan di Ipi itu bahwa sudah pernah dihibahkan, karena MAN dibawah Kementerian Agama dan pasti menjadi aset daerah, namun kalau pun pernah dihibahkan seharusnya itu yang paling tahu menjejaki adalah Dinas Perumahan sebagai OPD yang mengajukan permintaan pembayaran," urainya.

Dikatakan Alwi, seharusnya Dinas Perumahan sebelum mengajukan permintaan pembayaran, harus mencari tahu dulu status lahan tersebut, namun saat itu, pihaknya tidak bisa menolak untuk mencairkan penagihan dari Dinas Perumahan karena tidak mengetahui bahwa lahan tersebut telah dihibahkan.

"Dinas Perumahan sebagai OPD yang mengajukan permintaan pembayaran itu, harusnya tahu dulu status lahan itu, bahkan mungkin dalam kepanitiaan administrasi itu jangan sampai ada orang pertanahan karena sebelum mengajukan permintaan pembayaran, ada namanya panitia administrasi tentang tanah, jangan sampai ada orang Pertanahan masuk tim kepanitiaan itu, kalau ada kenapa bisa dia tidak tahu, kalau kita tahu lahan itu hibah, siapa berani mau cairkan, kalau kami tahu kemarin lahan itu hibah, kami tidak akan mungkin  mencairkan anggarannya," ujarnya.

Petugas Tipikor Polda yang enggan disebutkan namanya saat bertemu media ini di bandara Maleo Morowali beberapa hari lalu mengakui bahwa pada Agustus 2018 lalu pihaknya telah memeriksa beberapa pejabat DPRD Morowali yang diduga menerima dana atas pembayaran lahan hibah di Desa Ipi.
Dalam pemeriksaan itu, ada beberapa pejabat DPRD Morowali yang menangis dan ketakutan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari aparat Tipikor Polda terkait penerimaan dana segar atas pembayaran lahan hibah tersebut.

‘’Kalau saya tidak salah ingat, pemeriksaan kami lakukan sebulan sebelum gempa di Palu, sekitar 10 orang lebih anggota Dewan Morowali dimintai keterangan terkait pembayaran lahan hibah di Desa Ipi itu, mereka diduga menerima uang dari pembayaran lahan hibah MAN Ipi, dan sekarang kasus itu ditangani Kejaksaan Morowali, hasil pemeriksaan di DPRD itu sudah diserahkan kepada Kejari Morowali, kalau mau tahu siapa saja yang sudah diperiksa, cari tahu siapa saja pejabat yang sudah menerima SPDP karena saya lupa siapa semua yang sudah diperiksa, namun pada intinya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, jumlah kerugian Negara dalam kasus ini kurang lebih 3 miliar rupiah," ungkapnya.

Saat upacara peringatan HUT ke-19 Kabupaten Morowali tanggal 5 Desember 2019 lalu, di sela-sela istirahat, salah satu anggota DPRD Morowali yang diduga ikut diperiksa, menolak memberikan jawaban kepada media ini ketika ditanyakan apakah dirinya terlibat atau ikut diperiksa dalam kasus itu.

Sesuai data redaksi, proyek pembebasan lahan sekolah Desa Ipi ini menjadi temuan BPK RI perwakilan Sulteng. Bahkan, warga yang telah menghibahkan lahannya mulai mendengar ada pembebasan lahan dan menyoal hal itu ke DPRD dan Pemkab. Dalam sebuah kesempatan, mantan Bupati Morowali Anwar Hafid mengakui bahwa temuan BPK itu akan dibicarakan dengan DPRD.

Dilansir di kailipost.com mantan Bupati Kabupaten Morowali, Anwar Hafid tiba-tiba menjadi viral di media sosial terkait kedatangannya di Mapolda Sulawesi Tengah belum lama ini. Ia dikabarkan diperiksa Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda terkait permasalahan lahan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang berada di Kecamatan Bungku Tengah.

(28/8/2018) via pesan elektronik Whats App (WA), mantan Bupati Morowali dua periode membenarkan bahwa dirinya telah mendatangi Mapolda Sulteng, bukan karena dipanggil. Dikatakannya, kedatangannya di ruang Tipikor Polda Sulteng bukanlah diperiksa sebagai saksi atas permasalahan lahan KTM, melainkan untuk memberikan klarifikasi atas permasalahan itu. ‘’Saat tim Tipikor datang ke Bungku, kebetulan saya tidak berada di tempat, jadi sebagai warga negara yang taat hukum saya berinisiatif mendatangi Mapolda untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai permasalahan lahan KTM," jelasnya.

Lebih lanjut Anwar menguraikan bahwa KTM merupakan program nasional pada tahun 2009 silam. Kabupaten Morowali terpilih sebagai salah satu daerah yang mendapatkannya termasuk Kabupaten Poso, Tojo Unauna, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai. Dikatakannya, tujuan KTM adalah untuk membuat Kota Baru sebagai bagian dari program transmigrasi yang ada di beberapa desa se-Kabupaten Morowali, yakni Desa Lanona, Bahoea Reko-reko, Wosu, namun kawasan KTM ditempatkan di Desa Bahomohoni dan Bente karena kedua desa tersebut berdekatan dengan pusat perkantoran Bumi Fonuasingko.

‘’Pemerintah pusat kala itu berjanji akan menggelontorkan anggaran besar-besaran guna menata lokasi KTM, tapi kebijakan dari pemerintah pusat berubah dengan membatalkan penggelontoran anggaran tersebut, setelah adanya program nasional itu, kami dari Pemerintah Kabupaten Morowali langsung memulai penataan kawasan KTM, tetapi karena perubahan kebijakan itulah yang menyebabkan pembangunan di KTM dibebankan kepada APBD sehingga terkesan sangat lamban. Terlepas dari itu menurut saya, KTM di Morowali jauh lebih maju dibandingkan KTM yang ada di Sulteng," ungkap Anwar.

Meskipun demikian kata Anwar, semasa jabatannya di kawasan KTM tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan kantor yang sudah difungsikan seperti Makodim 1311 Morowali, Kantor KPUD Morowali, Kantor BNNK Morowali, Kantor BPBD Morowali, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, SMA Negeri 2 Bungku, Sekolah Luar Biasa (SLB), Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar).

"Dengan berdirinya sejumlah bangunan kantor yang sekarang sudah berfungsi, membuktikan bahwa pembangunan KTM tidak mangkrak meskipun terkesan lamban, saya mendatangi Polda bukan karena dipanggil, tapi itu adalah inisiatif saya untuk melakukan klarifikasi, informasi yang berkembang dan mengatakan bahwa saya diperiksa adalah tidak benar," jelas Anwar Hafid.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN