SPAM BENCANA PASIGALA BAWA MAUT


20 Pejabat Cipta Karya Dibekuk KPK
-
sumber/editor: sindonews/andono wibisono

TERNYATA Bagi pejabat di pusat, bencana di daerah terkadang juga ‘berkah’ Mereka para pejabat bejat tak tanggung-tanggung ‘menjual bencana’ untuk kepentingan pribadi. Operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 pejabat Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR adalah bukti akhir tahun, betapa bobroknya birokrasi di negeri ini.

Sesuai informasi dan data yang berhasil dihimpun, ada beberapa proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) nasional di bawah Kementerian PUPR 2018. Salah satunya, yaitu proyek SPAM Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) Sulawesi Tengah, yang sebelumnya hancur 90 persen akibat gempa dan tsunami 28 September 2018 lalu. Berikutnya proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Lombok dan sekitarnya pada Juli 2018. Khusus untuk proyek SPAM Lombok Barat dianggarkan Rp52 miliar dan sudah rampung Oktober 2018.

Selain itu proyek SPAM Semarang Barat dengan anggaran Rp417,28 miliar, proyek SPAM Kota Bandar Lampung dengan anggaran Rp1,26 triliun, proyek SPAM Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) senilai Rp41 miliar, dan proyek SPAM Umbulan Kota Pasuruan (sejak 2017-2019) dengan total anggaran Rp2,05 triliun.

Menurut keterangan Laode, salah satu  pimpinan KPK, OTT ini terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. "Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," ungkapnya.

Saat ini tim KPK sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP, dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan. Diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi senyap terhadap penyelenggara negara.

Tim penindakan KPK dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seorang sumber internal di KPK yang enggan disebut identitasnya membenarkan OTT terhadap pejabat di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu. "Iya (benar OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR)," ujar sumber tersebut kepada wartawan, Jumat (28/12/2018). Namun, belum diketahui OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR itu terkait kasus apa.

20 Orang Diamankan
Laode M Syarief menerangkan, OTT dilakukan sejak Jumat (28/12/2018) sore hingga malam di Jakarta. "KPK mengkonfirmasi, benar ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).

Laode menambahkan, dari OTT tersebut, lembaga antikorupsi mengamankan 20 orang. Terdiri dari unsur pejabat PUPR dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). "Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," katanya.

Laode mengatakan tim mengamakan barang bukti awal berupa uang sebesar Rp 500 juta dan SGD25.000. "Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan SGD25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung," imbuh Laode. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, sepanjang Jumat (28/12/2018) sore hingga malam pukul 23.00 WIB ada total 20 orang yang ditangkap tim KPK di Jakarta.

Para pihak berasal dari unsur pejabat dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk di dalamnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat satuan kerja serta sejumlah unsur swasta dan pengusaha.

Secara spesifik, PPK tersebut berasal dari Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dari OTT tersebut, tim KPK menyita uang Rp500 juta, SGD25.000 (setara lebih Rp266 juta, berdasarkan kurs BI 28 Desember 2018), dan satu kardus berisi uang dalam pecahan rupiah. Uang dalam kardus tersebut sedang dalam perhitungan.

"Dugaan transaksi atau dugaan suap terkait dengan sejumlah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun di sejumlah daerah. Diduga juga terkait beberapa proyek penyediaan air minum juga untuk di daerah tanggap bencana. Proyek SPAM ini memang dianggarkan dan diproses di tahun 2018," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (28/12/2018) malam.

Dia tidak membantah saat disinggung objek dugaan transaksi suap di antaranya berhubungan dengan proyek SPAM di Nusa Tenggara Barat pasca gempa bumi Juli 2018 serta proyek SPAM di Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa dan tsunami September 2018. Yang bisa dipastikan Febri, informasi tersebut memang sudah dan sedang diidentifikasi serta masih dipastikan dalam pemeriksaan 20 orang yang tertangkap tangan.

"Saya sebelum bisa konfirmasi secara spesifik apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk proyek di Donggala atau Palu, tapi kami sedang mengidentifikasi hal tersebut. Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini yang perlu kami dalami lebih lanjut," ucapnya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN