Tertangkap Menyewakan Huntara, Tak Dapat Huntap



Reporter: Firmansyah Lawawi

MENCEGAH indikasi adanya sewa-menyewa hunian sementara (Huntara) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pihak pemerintah provinsi telah mengambil langkah-langkah antisipasi. Sekdaprov Muhammad Hidayat Lamakarate menegaskan akan mengeliminasi, atau mengeluarkan nama pelaku dari daftar penerima Huntara dan akan mencoret dari daftar Huntap.

‘’Dalam hal ini, pemerintah menegaskan kepada lurah maupun camat. Bila ada masyarakat yang menyewakan Huntaranya kepada orang lain, segera dikeluarkan dari hunian sementara. Catat namanya dan keluarkan serta jangan lagi masuk untuk Huntap, " tegas Hidayat. Hal ini penting, lanjutnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Menurut Sekdaprov lagi, masih banyak masyarakat korban bencana alam Sulteng yang nota bene rumanya telah hancur, maupun ditelan bumi masih sangat membutuhkan Huntara. Sementara itu, pihak yang tidak bertanggung jawab hanya memanfaatkan sebagai sumber mata pencaharianya saja.

Hidayat juga mengimbau kepada masyarakat yang menempati Huntara, agar bisa merawat serta menjaga kebersihan tempat tersebut. Hingga saat ini, lanjut Hidayat. Validasi data masyarakat masih terus bergulir. Hal tersebut dimaksudkan mengantisipasi kelebihan pembangunan hunian sementara yang ada di Sulteng. " Jangan nanti kelebihan Huntara. Namun penghuninya kurang, " jelasnya.

Hal itu kata Hidayat mengantisipasi adanya pembangunan hunian mandiri. Artinya, warga menginginkan Huntara dibangun di lokasi rumah mereka. Tanpa harus mengikuti pola pembangunan kolektif. Atau di lokasi hunian bersama yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

"Data saat ini, alokasi pembangunan Huntara, sebanyak 699 unit. Dengan kapasitas 800 kepala keluarga. Hal itu juga masih dilakukan evalusi, apakah mencukupi atau malah berlebihan. Karena banyak masyarakat yang ingin membangun Huntara di sekitar kawasan rumah mereka, " beber Hidayat.

Ke depannya, pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi bersama Pemkan Sigi dan Pemkot Palu, terkait bantuan Usaha Kecil Menegah (UKM) bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana alam. " Olehnya kami berharap agar data-data mereka yang terdampak bencana, untuk segera direalisasikan, " pintanya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN