Tokoh Muda Morut Pertanyakan Kinerja Polda

.
Reportase: Ramdan otoluwa

SETIDAKNYA Tiga tokoh pemuda Kabupaten Morowali Utara mempertanyakan kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di akhir tahun 2018 ini, termasuk berkaitan dengan proses penyidikan dua kasus besar dugaan korupsi Gedung DPRD Morut dan dugaan korupsi pembebasan lahan yang sudah menetapkan salah satunya adalah mantan staf ahli Bupati Aptripel Tumimomor.

Ketiga tokoh muda itu adalah DR Elvis Katuwu, MH, Sahrul Abbas dan Yusrin L Banna dalam percakapan di media sosial kemarin (19/12/2018). Kepada Kaili Post, ketiganya berharap Polda dengan sungguh-sungguh sudah menetapkan tersangka kedua dugaan korupsi itu. utamanya, kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Morut.

Menurut Sahrul Abbas, apa yang sebenarnya mengganjal Polda untuk tidak segera menetapkan tersangka. Hasil audit BPK RI sudah ada, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli sudah ada. ‘’Jani Kapolda Desember ini ada penetapan tersangka. Ini sudah tanggal 19 Desember. Kami menunggu penegakan hukum yang berkeadilan,’’ tulisnya dalam lamannya di media sosial facebook 19 Desember 2018.

Sementara itu, Yusrin L Banna, putra Desa Tiu menimpali bahwa penyidik tidak boleh tebang pilih ketika menetapkan status hukum seseorang yang telah memenuhi unsur. Yaitu dua unsur lata bukti. ‘’Jika status telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan berarti telah memenuhi unsur seseorang untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Proses sudah panjang hampir tiga tahun. tidak ada alasan karena penyidik baru kembali mempelajari. Silahkan berganti penyidik, tetapi berkas kan tidak berganti. Setiap kasus yang dipersangkakan pada seseorang tidak serta merta pindah. Publik butuh kepastian hukum,’’ terangnya menulis.

Sementara DR Elvis Katuwu menolak istilah dipelajari terlebih dahulu apabila terjadi pergantian penyidik. ‘’Selama ini kasusnya telah terpantau jelas dan telah dilengkapi dengan kajian hukum. Bahkan sudah ada pendapat ahli dan hasil kajian BPK RI. saya pertanyakan apa maksud pihak penyidik Tipikor diganti? Padahal sudah kerja dengan obyektif, cerdas dan profesional,’’ tandasnya.

Ia pun mempertanyakan mengapa ada istilah penyidik baru masih akan mempelajari. ‘’Ini keanehan yang dapat menimbulkan dugaan negatif terhadap etiked baik dalam penyelesaian perkara in casu. Aneh sekali, ini dapat dilaporkan ke Kapolri,’’ terang pengacara asal Morut yang berkantor di Palu itu. sahrul sependapat, hal itu dilaporkan ke Kapolri sebagai dugaan penggelapan fakta hukum.

Sebelumnya, dalam kasus pengadaan lahan Bupati Aptripel Tumimomor mulai disidik oleh penyidik Polda Sulawesi Tengah. Orang nomor satu di Morut itu disidik sebagai terlapor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan tanah tahun 2016 sebesar Rp2,9 miliar dan tahun 2017 Rp4,6 miliar di Desa Kololama Kecamatan Petasia Kabupaten Morut yang diperuntukkan lokasi perkantoran.

Dimulainya penyidikan itu sesuai dengan surat SPDP/66/X/2018/Ditreskrimsus yang ditujukan pada Kejaksaan Tinggi Sulteng tertanggal 29 Oktober 2018 lalu yang diterima redaksi kailipost.com. surat SPDP itu ditandatangani penyidik Arief Agus Marwan.

SPDP itu ditembukan kepada KPK RI, Kabareskrim Polri, Kapolda Sulteng dan Irwasda Sulteng dan PN Palu serta pelapor dan terlapor. Selain Bupati Aptripel, dalam penyidikan itu juga sebagai terlapor adalah staf khusus bupati yaitu, Asman Loliwu yang beralamat di Desa Towu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Sebelumnya, tim Polda Sulteng melakukan penyelidikan dengan meninjau lokasi. Penyelidikan kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan terbilang cukup singkat. Berbeda dengan penyidikan pembangunan gedung DPRD Morut yang hingga kini masih belum ada tersangka.

DILAPOR KE MABES POLRI
Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Morowali Utara (GPMU) Kabupaten Morut, Sulawesi Tengah akhirnya melaporkan penyidikan pembangunan gedung DPRD Morut ke Mabes Polri. Laporan GPMU itu dilakukan di Bareskrim dan Propam Polri Jalan Trunojoyo Jakarta. Demikian keterangan Ketua GPMU, Seprianus Nggaluku via whatshApps pribadinya ke redaksi semalam (31/10/2018).

Menurutnya, penyidikan gedung DPRD Morut sudah berjalan selama dua tahun, 11 bulan namun tidak jelas progres tindaklanjutnya. ‘’Sampai sekarang belum juga ditetapkan tersangka. Penyidikan sudah dua tahun 11 bulan. Agar semua terang benderang, kami datang ke Jakarta, yaitu Mabes Polri,’’ terang Seprianus ketika ditanya apa tujuan utama melaporkan ke Mabes Polri.

Laporannya ke Bareskrim dan Propam telah diterima dan GPMU dijanji akan diberikan kabarnya pada tanggal 5 Nopember 2018 mendatang. ‘’Kami tetap beretiked baik dengan percaya pada institusi Polri. Kami akan tunggu. Bila sudah tidak dapat dipercaya kami masih ada langkah satu kali lagi. Belum saatnya kami sampaikan,’’ ancamnya lagi.

Seprianus juga menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa dokumen dan data-data media tentang proses penyidikan Polda Sulteng atas kasus tersebut. ‘’Kami koordinasi dengan memberikan laporan fakta dan data soal penyidikan kasus pembangunan gedung DPRD Morut oleh penyidik Polda Sulteng. Kiranya KPK juga turut memantau. Agar semua transparan, terbuka dan berkeadilan. Dua tahun sebelas bulan bukan waktu yang singkat. Sudah banyak sumber daya kita masyarakat turut membantu. Kita butuh kepastian,’’ terangnya ketus.

Sebelumnya, kailipost.com pernah memberitakan bahwa pihak penyidik saat ini masih menunggu hasil tim penaksir kerugian negara oleh BPK RI perwakilan Sulteng. Karena tim BPK digunakan penyidik untuk bekerja secara profesional dan dapat menjadi dasar utama tuntutan nantinya. Tapi hingga kini, hasil BPK belum juga disampaikan ke publik oleh penyidik.

Disamping itu, Polda Sulteng juga saat ini menyelidiki pembebasan lahan Korlama yang diduga merugikan negara Rp7,2 miliar dan pembangunan jalan Lijomanyo Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morut sebesar Rp9 miliar. Tiga kasus besar ini saat ini dinanti-nantikan publik.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN