Waspada; Bencana Sosial Intai Pasigala

'
Reportase:  Andono wibisono

‘’Negara harus segera hadir secepatnya. Kami merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua Satgas. Hasil Bappenas  tentang pemulihan wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah satunya,’’ terangnya.
-------------------------------
INI Prediksi Komisi Daerah (Komda) Hak Asasi Manusia (HAM) RI perwakilan Sulawesi Tengah. Melalui ketuanya, Dedi Askary SH bahwa enam bulan ke depan apabila pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana tidak segera diatasi dengan simultan, maka ia menguatirkan adanya bencana lebih besar. Yaitu bencana sosial.

Berikut analisisnya. Pertama; bahwa Kota Palu selama ini dikenal dengan tumbuh dan berkembang dari sektor-sektor jasa. Di Palu tidak ada lahan pertanian, peternakan yang unggul, perkebunan yang memadai. Palu sektor jasa juga sebagian karena didukung dua kabupaten penyangga Kabupaten Sigi dan Donggala. Selain juga dari Kabupaten Parigi Moutong.

‘’Hingga sekarang sektor jasa masih belum pulih. Arah kebijakan memulihkan sektor jasa juga belum simultan dan maksimal. Di sisi lain pengangguran mulai menguatirkan tingginya, lapangan kerja tidak ada. Ini berbahaya,’’ tandas Dedi.

Kabupaten Sigi, lanjutnya. Juga tak kalah berbahayanya. Ada 80 ribu hektare lahan pertanian, perkebunan tidak dapat dikelola lagi. Irigasi rusak dan saat ini sedang diperbaiki. Bila satu hektare itu diolah rata-rata dua orang makan ada 160 ribu petani tidak produktif. ‘’Kalau tidak produktif apa yang akan dikerjakan? Berharap bantuan pangan ada batasnya. Bila sudah tidak ada bantuan? Ini bahaya,’’ tandasnya.

Begitu juga hal sama terjadi sepanjang pesisi Pantai Barat Kabupaten Donggala. Sebagian besar infrastruktur nelayan dan jalan rusak berat. Alat produksi nelayan rusak. ‘’Kami belum mengetahui berapa jumlah kelompok nelayan yang terdampak. Bagaimana akan survive kembali? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan pemulihan kaum petani, nelayan itu?,’’ terangnya.

Saat ini sudah memasuki tiga bulan, lanjut Dedi sebagian besar pengungsi Pasigala dominan berharap bantuan pangan, obat-obatan, hunian masih dari bantuan. ‘’Bagaimana bila pasokan bahan bantuan pangan sudah tidak ada lagi? Apa yang akan dilakukan? Tidak bekerja karena faktor dampak bencana. Ini yang saya sebut bencana sosial mengancam,’’ tandasnya.

Lantas apa solusinya? ‘’Negara harus segera hadir secepatnya. Kami merespon presiden sudah menggeluarkan Keppres No 28 Tahun 2018 tentang penanganan bencana NTB, Sulteng dan daerah lainnya. Wapres sebagai ketua Satgas. Hasil Bappenas  tentang pemulihan wilayah bencana sudah disetujui. Soal ekonomi segerakan pemutihan kredit salah satunya,’’ terangnya.

BUTUH PERLAKUAN KHUSUS
Pengusaha sukses perhotelan, mall dan perbelanjaan Sulteng, H Karman Karim, SH terpisah kepada Kaili Post meminta pemerintah pusat segera melakukan intervensi bidang pemberdayaan ekonomi sosial di masyarakat korban gempa bumi di Pasigala. Salah satunya; yaitu segera memutuskan dengan DPR RI tentang penghapusan kredit para debitur.

Ia sependapat dengan Ketua Komda HAM RI perwakilan Sulteng soal ancaman bencana sosial di Pasigala pasca masa transisi. Ia mengisahkan, penghapusan kredit tidak hanya dengan pendekatan struktur kredit. Karena upaya pemulihan ekonomi di wilayah pasca bencana butuh serempak. ‘’Kalau mau bangkit berarti harus serempak. Beda dengan kuat itu nanti perlahan-lahan. Saya ingin katakan bahwa penghapusan kredit harus dengan model berbeda tapi semua harus diperlakukan sama,’’ terangnya.

Ia mencontohkan bisnis perbelanjaan dan mal yang ada di Palu. PGM sendiri, ungkapnya memiliki 1.500 karyawan. Kalau tiap karyawan rata-rata menerima gaji Rp2 juta/bulan, maka akan ada dana Rp3 miliar/bulan bergulir dan berputar di masyarakat. Ada berputar di pasar; untuk beli beras, ikan, ayam dan sayur mayur serta sektor jasa.

Bila Mall tidak beroperasi, maka 1.500 orang itu akan nganggur, dana Rp3 miliar rupiah tidak ada di masyarakat. ‘’Apa yang terjadi? Itu baru mall. Bagaimana dengan ritel-ritel, bagaimana dengan bisnis atau toko, hotel, restaurant yang juga memberhentikan karyawannya? Dana tidak berputar, inflasi pasti naik,’’ terangnya.

Olehnya, hal ini disegerakan oleh pemangku kebijakan dan pihak-pihak pemerintah pusat. Terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah pasca bencana, yaitu Pasigala di Sulteng. ‘’Jangan anggap remeh dan sederhana. Dampak bencana ini sudah meluas. Semua terkait mengait. Sinyalemen  Komda HAM itu saya sangat setuju,’’ tandas pengusaha yang dikenal dengan modal materai 6.000.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN