.

.

Cegah Konflik Sosial, Huntap Dipercepat

.

Reporter: Firmansyah Lawawi

SEBAGAI  Salah satu upaya mengantisipasi gejolak sosial yang akan timbul ditengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana alam, Wali Kota Hidayat akan mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

Menurutnya, percepatan pembangunan Huntap disebabkan kekhawatiran akan adanya konflik sosial yang akan muncul dimasyarakat yang tinggal di hunian sementara (Huntara).

"Saya berfikir, bila terlalu lama tinggal di Huntara, berbagai persoalan sosial dan psikologi akan muncul, seperti pelecehan seksual, " ungkap Hidayat pekan lalu.

Selain itu, suasana bathin masyarakat yang terdampak bencana alam harus terobati. Bukan hanya pemulihan infrastruktur maupun ekonomi. Utamanya, psikologis mereka terpenuhi dengan adanya Huntap. Sehingga warga merasa tenang.

Terkait dengan penyediaan lahan Huntap, pihaknya kata Hidayat saat ini menunggu kepastian usulan pencabutan hak guna bangunan (HGB) yang diajukan kepada Menteri ATR/BPN.

“Oleh karena itu, kita berharap agar kementerian terkait  segera memfasilitasinya. Sehingga percepatan pembangunan Huntap itu bisa dilakukan,” sebutnya.

Namun menurutnya, jika usulan itu kemudian berbelit-belit dan mesti melalui proses yang panjang, maka ujar Hidayat, dirinya akan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait penggunaan lahan HGB sebagai lokasi pembangunan Huntap.

“Insya Allah saya berniat terbitkan Perwali untuk penetapan lahan HGB yang nota bene hanya sebagai lahan tidur saja, atau terbengkalai sebagai lokasi pembangunan Hunian tetap, " tegasnya.

Sebab proses relokasi pengungsi menuju Huntap sesuai mekanisme pemerintah pusat, membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar dua tahun.

“Yang tinggal di huntara paling lama dua tahun. Artinya 2020 baru bisa ke Huntap. Makanya ini harus diperjuangkan. Tahun depan harus sudah ada aktifitas untuk Huntap,” jelasnya.

Pada prinsipnya jelas Hidayat, Pemkot siap melakukan percepatan Huntap. Apalagi saat ini sudah banyak NGO yang menyatakan siap membantu pembangunan Huntap. Sejauh ini sudah sekitar 3.500 unit.

Artinya, jika lahan HGB yang diusulkan pencabutan itu cepat terealisasi, maka proses pembangunan Huntap pun bisa segera dilakukan. “Harapan kita Menteri ATR bisa segera memfasilitasi. Apa salahnya dalam suasana berduka masyarakat yang ditimpa bencana. Rumahnya hancur, lahan itu dibebaskan terlebih puluhan tahun ditelantarkan, atau hanya menjadi lahan tidur saja, " harapnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN